Defisit APBN per Oktober 2025 Tembus Rp479,9 T, 2 Persen dari APBN
- Pendapatan negara per Oktober 2025 tembus Rp2.113,3 triliun: Defisit terjadi karena pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.708,3 triliun atau 71,6 persen dari outlook APBN.
- Realisasi belanja negara capai Rp2.593 triliun: Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen. Belanja diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat infrastruktur, dan mendorong reformasi struktural.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp479,7 triliun. Realisasi itu setara 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Laju defisit ini meningkat dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar Rp371,5 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB. Selain itu, juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp309,1 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB.
“Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, serta jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).
1. Pendapatan negara per Oktober 2025 tembus Rp2.113,3 triliun
Defisit tersebut muncul karena pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Purbaya merinci, pendapatan negara tercatat Rp2.113,3 triliun, atau 73,7 persen dari outlook APBN.
Kinerja ini ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.708,3 triliun atau 71,6 persen, terdiri dari penerimaan pajak Rp1.459 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp249,3 triliun. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp302,4 triliun.
"Realisasi PNBP tersebut melampaui capaian 2024 dan menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan sumber daya nonpajak," ujarnya.
2. Realisasi belanja negara capai Rp2.593 triliun
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp2.593 triliun, atau 73,5 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen.
Belanja pemerintah pusat tersebut, terdiri dari belanja K/L Rp961,2 triliun atau 75,4 persen, serta belanja non-K/L Rp918,4 triliun atau 66,2 persen. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp713,4 triliun, atau 82,6 persen.
“Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat infrastruktur, dan mendorong reformasi struktural,” ucap Purbaya.
3. Komitmen fiskal pemerintah jaga APBN
Purbaya menegaskan, realisasi pendapatan dan belanja hingga Oktober tahun ini mencerminkan komitmen fiskal pemerintah untuk menjaga APBN tetap efektif.
"Namun di sisi lain, APBN juga berperan sebagai instrumen penting dalam menopang perekonomian nasional," kata dia.
