Demi Greenland, Trump Siapkan Senjata Tarif untuk Negara Penentang

18 Jan 2026, 09:08 WIB

Bagus Samudro

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Shealeah Craighead, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Gedung Putih membuka berbagai opsi demi menguasai Greenland.
Penolakan Greenland dan Denmark memicu reaksi Eropa.
Ekspansi tarif Trump bergantung putusan Mahkamah Agung.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (16/1/2026) menyatakan kesiapan untuk mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara yang tak mendukung rencananya mengenai Greenland. Ia menekankan bahwa langkah tersebut dipertimbangkan dengan alasan utama perlindungan keamanan nasional AS.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri acara kesehatan di Gedung Putih, ketika ia menyinggung pentingnya Greenland bagi kepentingan strategis negaranya. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa opsi tarif bisa digunakan sebagai alat tekanan.

“Saya mungkin melakukan itu juga untuk Greenland. Saya mungkin memberlakukan tarif terhadap negara-negara jika mereka tidak ikut serta dengan Greenland, karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” kata Trump, dikutip dari CNBC.

1. Gedung Putih membuka berbagai opsi demi menguasai Greenland

ilustrasi peta Greenland (pexels.com/Lara Jameson)

Pernyataan tersebut menegaskan kembali pendekatan keras Trump dalam mengejar kendali atas wilayah otonom milik Denmark itu, termasuk dengan ancaman tarif untuk memengaruhi sikap negara lain. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang diajukan CNBC.

Pemerintahan Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah skenario sedang dikaji, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Trump beralasan AS perlu mengendalikan pulau tersebut karena potensi ancaman keamanan dari China dan Rusia, meski AS telah memiliki pangkalan militer di sana.

Selain itu, pemerintah AS juga pernah menjajaki opsi pembelian wilayah Arktik tersebut. Namun, Greenland dan Denmark sama-sama menegaskan bahwa pulau itu tidak untuk dijual dan tak berminat bergabung dengan Amerika.

2. Penolakan Greenland dan Denmark memicu reaksi Eropa

Bendera Denmark (pexels.com/Markus Winkler)

Delegasi Greenland dan Denmark baru-baru ini bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington. Seusai pertemuan, kedua pihak menyatakan adanya perbedaan mendasar dengan posisi yang dipegang pemerintahan Trump.

Rencana Trump untuk menguasai Greenland langsung menuai kecaman dari sejumlah negara Eropa yang khawatir hubungan lintas Atlantik terganggu. Beberapa negara Eropa bahkan mengambil langkah dengan mengirim pasukan ke wilayah otonom Denmark tersebut.

3. Ekspansi tarif Trump bergantung putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Amerika Serikat (Joe Ravi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Sejak kembali menjabat, Trump telah memperluas penggunaan tarif secara besar-besaran hingga rata-rata tarif keseluruhan mencapai sekitar 17 persen.

Sebagian besar kebijakan tarif luas itu diterapkan dengan dasar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), yang berulang kali digugat karena dinilai melanggar hukum. Saat ini, perkara tersebut sedang ditangani Mahkamah Agung AS dengan putusan yang diharapkan terbit dalam waktu dekat.

Trump telah memperingatkan bahwa putusan yang merugikan dapat mengganggu seluruh agenda pemerintahannya.

“Saya berharap kita menang di kasus Mahkamah Agung, karena jika tidak, [itu] akan menjadi aib bagi negara kita,” kata Trump.

Penerapan tarif khusus per negara dalam skala besar berpotensi terhambat bergantung pada hasil putusan tersebut. Meski demikian, Trump masih memiliki opsi lain untuk menaikkan tarif dengan cakupan yang lebih sempit.

Trump dikenal kerap menggunakan ancaman tarif sebagai instrumen diplomasi. Pekan ini, ia sempat mengumumkan rencana tarif 25 persen bagi negara-negara yang masih bertransaksi dengan Iran, namun hingga kini belum ada kejelasan apakah kebijakan itu benar-benar diterapkan karena Gedung Putih belum memberikan penjelasan, dilansir dari CNN.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.