Digencet PPN, Ketua Banggar Usul Sederet Bantuan buat Kelas Menengah
- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%
- Peningkatan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dengan memperluas cakupan penerima manfaat, mencakup rumah tangga hampir miskin atau rentan miskin
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah mitigasi, terutama untuk melindungi rumah tangga miskin dan kelas menengah.
"Saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).
1. Perluas perlindungan sosial ke masyarakat kelas menengah
Pihaknya mengusulkan peningkatan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dengan memperluas cakupan penerima manfaat, mencakup rumah tangga hampir miskin atau rentan miskin.
"Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran," sebutnya.
Said meminta subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik bagi rumah tangga miskin diperluas hingga mencakup rumah tangga menengah serta pengemudi ojek online, bahkan jika memungkinkan menjangkau kelompok menengah bawah.
Selain itu, dia mengusulkan perluasan subsidi transportasi umum, terutama moda transportasi massal di kota-kota besar, serta subsidi perumahan bagi kelas menengah bawah, termasuk tipe rumah 45 ke bawah dan rumah susun.
2. Tingkatkan alokasi bantuan pendidikan dan operasi pasar
Said juga mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi agar mencakup lebih banyak siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga menengah.
"Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau," ujarnya.
3. Tingkatkan belanja pemerintah dari UMKM dan program pelatihan
Dia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja negara, dengan menaikkan alokasi minimal dari 40 persen menjadi 50 persen.
Usulan lainnya adalah pemberian program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah yang terdampak, agar mereka dapat beralih ke sektor yang lebih potensial, serta menyinkronkannya dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Memastikan program penghapusan kemiskinan esktrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting dibawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen," ujarnya.
