Digitalisasi Bansos Diluncurkan Oktober, Sasar 50 Juta Penduduk Miskin

Luhut mengatakan pemerintah berharap saat roll out pada Oktober tidak ada masalah serius dalam pelaksanaan digitalisasi bansos. Pemerintah juga sepakat mengusulkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos), termasuk konsep Peduli Rakyat dan Peduli Tetangga.

Gerakan tersebut ditujukan untuk mengatasi inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bansos. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak berhak justru menerima bantuan, sedangkan exclusion error terjadi ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.

"Saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujar Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu.

Luhut mengatakan sekitar 50 juta masyarakat miskin akan menjadi sasaran penerimaan bantuan. Dia menyebut pemerintah telah menghitung potensi penghematan dari digitalisasi yang dapat mencapai Rp1.200 triliun.

Menurut Luhut, angka penghematan tersebut masih dapat berubah. Pemerintah berharap dana hasil efisiensi itu dapat mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat sehingga persoalan keadilan dalam pemberian bantuan dapat lebih terjaga.

"Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah, jadi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Prabowo, kata Luhut, telah menginstruksikan agar masyarakat memiliki rekening bank. Kebijakan itu disiapkan karena pemerintah ke depan akan mengarahkan subsidi secara langsung kepada masyarakat melalui rekening, bukan lagi melalui subsidi produk.

"Pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat, ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita," kata Luhut.