DPR Minta 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda, Kementerian BUMN: Gak Gratis!

22 Jun 2023, 13:37 WIB

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus (Stafsus) III Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia yang diminta anggota DPR RI untuk ibadah Haji ke Arab Saudi tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis.

Dia mengatakan, para anggota DPR RI membayar kursi kelas bisnis tersebut. Sehingga, kursi itu bukanlah fasilitas khusus yang diberikan ke DPR.

"DPR itu bukan minta gratis, DPR bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis, dan mereka juga pakai Garuda. Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih ke DPR, enggak, sama saja kayak yang lain," kata Arya dalam acara Ngopi BUMN, Kamis (22/6/2023).

1. BUMN untung besar dari pesanan 80 kursi kelas bisnis

Penumpang pesawat Garuda Indonesia. (IDN Times/Holy Kartika)

Bahkan, menurut Arya, BUMN dalam hal ini Garuda Indonesia mendapatkan untung besar dari pesanan 80 kursi kelas bisnis itu.

"Kalau tadi misalnya tadi minta gratis, enggak, bayar juga. Yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi kami bukan tertekan dengan DPR, kami bahagia dengan DPR karena menguntungkan bagi kami Garuda," ucap Arya.

2. Garuda sebut anggota DPR pesan kursi kelas bisnis lewat agen

Dirut Berdikari, Harry Warganegara (kedua dari kanan) menghadiri agenda Ngopi BUMN, di kantor Kementerian BUMN, Kamis (22/6/2023). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio mengatakan para anggota DPR memesan kursi kelas bisnis melalui agen perjalanan.

"Tapi DPR melalui channel agent, tentunya penyelesaian pesanan apakah ekonomi dan bisnis itu dibayar melalui agen," tutur Prasetio.

3. Proses pemesanan kursi kelas bisnis anggota DPR disamakan dengan masyarakat umum

ilustrasi pesawat GarudaIndonesia GA200

Prasetio menegaskan, proses pemesanan kursi kelas bisnis anggota DPR tidak dikhususkan, alias disamaratakan dengan masyarakat umum. Artinya, siapa yang melakukan pemesanan lebih dahulu, maka akan didahulukan.

"Kalau agen sudah bayar ke kita, tentu kt gak memilih 80 atau apa, ini termasuk ke semua masyarakat yang masuk kriteria kuota tambahan tadi," ucap Prasetio.