DPR: Pemerintah Harus Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Inflasi

20 Mei 2023, 17:45 WIB

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (dok. YouTube DPR RI)

Jakarta, IDN Times- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, meminta pemerintah tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga diminta menekan inflasi pada 2024.

“Yang pertama kita memang harus tetap menjaga pertumbuhan dan inflasi. Bagaimanapun percuma juga kalau pertumbuhan tinggi tetapi inflasi juga tinggi, itu yang pertama tentunya kita harus jaga,” ungkap Amir dikutip, Sabtu (20/5/2023).

Ia menyebut, belanja infrastruktur masih besar pada tahun depan. Hal itu bertujuan mendukung pemerataan ekonomi.

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2024 di kisaran 5,3 persen hingga 5,7 persen. Sementara angka inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Berbagai asumsi yang dipaparkan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam Rapat Paripurna, kata Amir, masih akan dibahas lebih lanjut dalam oleh Komisi XI DPR RI.

"Angka asumsi tersebut masih bersifat rancangan dan masih akan menjadi bahan pembicaraan pada rapat-rapat selanjutnya. DPR dijadwalkan akan kembali menggelar Rapat Paripurna pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi atas KEM-PPKF yang disampaikan pemerintah di hari ini," tegasnya.

1. Alasan merancang pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,7 persen

Konferensi Pers KEM PPKF RAPBN 2024/IDN Times

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rancangan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,3 persen hingga 5,7 persen.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna bersama anggota DPR RI untuk membahas kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2024.

"Mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi nasional tahun depan. Maka pemerintah, mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,7 persen," ucapnya

2. Usai Pandemik, tantangan ekonomi makin kompleks

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Meski pandemik COVID-19 sudah berakhir, Menkeu menegaskan, tantangan ekonomi ke depan semakin tidak mudah. Hal ini disebabkan, dinamika global yang justru menciptakan kompleksitas makin berat.

Laju inflasi diperkirakan dapat mencapai 1,5-3,5 persen pada tahun depan. Kemudian asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun berada di kisaran 6,49 persen hingga 9,11 persen.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia senilai 75 dolar AS per barel hingga 85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

"Mencermati risiko dan dinamika Global serta dalam negeri. Agenda pembangunan untuk tahun 2024, diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung arah kebijakan fiskal tersebut," ujarnya.

Kebijakan APBN 2024, kata Sri Mulyani, akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global. Sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

3. Pembangunan infrastruktur prioritas dan IKN terus jalan di 2024

Ilustrasi Infrastruktur Jalan Kota (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Menkeu juga menjelaskan pemerintah akan fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Ini untuk mendukung gerak roda perekonomian dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pembangunan bendungan dan irigasi akan dilanjutkan," tuturnya.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, tercatat sejumlah kemajuan akibat pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir. Berbagai infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 Km pada 2014,
meningkat 1.385 Km menjadi 47.817 Km pada 2022. Dalam kurun waktu yang sama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota juga meningkat drastis dari sebelumnya 464.280 Km menjadi 501.344 Km, atau meningkat 37.064 Km.

Sementara itu, jalan tol juga meningkat tajam, dari sebelumnya 930 Km pada 2014 menjadi 2.499 Km pada 2022, atau meningkat lebih dari 1.500 kilometer. Sementara 1.800 kilometer jalan tol sedang tahap pembangunan.

Tak hanya itu, Menkeu menjelaskan infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir, serta pembangkit
listrik, juga meningkat signifikan.

"Jumlah bendungan yang telah dibangun meningkat dari 15 bendungan di tahun 2014 menjadi 42 bendungan di tahun 2022, dengan kapasitas irigasi yang bertambah signifikan dari 110 ribu hektar di tahun 2014 menjadi 303 ribu hektar di tahun 2022. Untuk infrastruktur energi, kapasitas pembangkit listrik nasional meningkat lebih dari 20 gigawatt selama satu dekade terakhir," tutupnya.