DPR Usul Kendaraan Pajak Mati Tak Bisa Pakai QR Code BBM Subsidi

27 Agu 2026, 14:00 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

DPR Usul Kendaraan Pajak Mati Tak Bisa Pakai QR Code BBM Subsidi

QR Code Pertalite Pertamina. (Dok. Pertamina)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Syarif Fasha mengusulkan status pembayaran pajak kendaraan masuk dalam sistem barcode BBM bersubsidi.
Kendaraan yang tidak membayar pajak diusulkan tidak dapat membeli Solar subsidi maupun Pertalite memakai QR Code.
NTT telah mengaitkan status pajak kendaraan dengan pembelian BBM bersubsidi melalui pengecekan petugas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju kendaraan pajak mati tak bisa pakai QR Code BBM subsidi?

Vote Now

Tahun 2025

Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 menjadi acuan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak dan kendaraan berpelat luar NTT.

Kamis (27/8/2026)

Syarif Fasha menyampaikan usulan agar kendaraan yang tidak membayar pajak tidak dapat membeli Solar subsidi maupun Pertalite melalui QR Code.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju kendaraan pajak mati tak bisa pakai QR Code BBM subsidi?

Vote Now

What?
Usulan agar kendaraan yang tidak membayar pajak tidak dapat memakai QR Code untuk membeli BBM bersubsidi.
Who?
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyampaikan usulan kepada BPH Migas.
Where?
Usulan disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta. Kebijakan serupa telah diterapkan di Nusa Tenggara Timur.
When?
Pernyataan Syarif dikutip Kamis (27/8/2026). Aturan di NTT mengacu pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025.
Why?
Syarif menyebut kendaraan yang digunakan untuk melangsir Solar merupakan kendaraan dengan pajak yang sudah tidak aktif.
How?
Sistem barcode pembelian BBM subsidi diusulkan mempertimbangkan status pajak kendaraan. Di NTT, petugas mengecek pajak secara online melalui smartphone.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju kendaraan pajak mati tak bisa pakai QR Code BBM subsidi?

Vote Now

Pak Syarif Fasha mau kode QR untuk beli Solar subsidi dan Pertalite diperbaiki. Mobil yang tidak bayar pajak tidak boleh memakai kode itu. Ia menyampaikan usul ini ke BPH Migas. Di NTT, petugas sudah memeriksa pajak mobil. Mobil yang menunggak pajak diarahkan mengisi Pertamax.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju kendaraan pajak mati tak bisa pakai QR Code BBM subsidi?

Vote Now

Usulan memasukkan status pajak kendaraan ke sistem barcode memberi dasar yang lebih terukur dalam pembelian BBM bersubsidi. Penerapan di NTT menunjukkan pengecekan dapat dilakukan petugas secara online, sementara kendaraan yang menunggak pajak diarahkan mengisi Pertamax sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Setuju kendaraan pajak mati tak bisa pakai QR Code BBM subsidi?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengusulkan perbaikan sistem barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya dengan menjadikan status pembayaran pajak kendaraan sebagai bagian dari sistem tersebut.

Dia mendorong agar kendaraan yang tidak lagi membayar pajak tidak dapat menggunakan QR Code untuk membeli Solar subsidi maupun Pertalite. Usulan itu disampaikan kepada BPH Migas untuk memperbaiki mekanisme pembelian BBM subsidi melalui barcode.

"Nah dibuat, diperbaiki barcodenya untuk kendaraan yang tidak bayar pajak itu tidak bisa membeli Solar (subsidi) maupun Pertalite lagi," di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (27/8/2026).

1. Banyak kepala daerah usulkan barcode dicabut

QR code Pertalite di Jateng & DIY. (Dok/Pertamina)

Syarif mengatakan, sejumlah kepala daerah telah mengusulkan agar barcode kendaraan yang pajaknya sudah tidak dibayar dicabut. Dengan begitu, kendaraan yang status pajaknya sudah tidak aktif tidak lagi memiliki akses untuk membeli BBM bersubsidi melalui barcode tersebut.

"Sudah banyak kepala daerah, gubernur-gubernur mengusulkan supaya barcode-barcode untuk kendaraan Solar yang pajaknya sudah tidak membayar lagi itu agar dicabut barcodenya," ujar dia.

2. DPR minta barcode BBM subsidi dimodifikasi

QR Code Pertalite Pertamina. (Dok. Pertamina)

Menurut Syarif, kendaraan yang digunakan untuk melangsir Solar merupakan kendaraan yang pajaknya sudah tidak aktif. Karena itu, dia mengusulkan agar kondisi tersebut dapat menjadi dasar dalam sistem barcode sehingga kendaraan yang tidak membayar pajak tidak bisa lagi membeli Solar maupun Pertalite.

Oleh karena itu, Syarif menyampaikan usulan kepada BPH Migas agar sistem barcode untuk kebutuhan pembelian BBM subsidi diperbaiki dengan mempertimbangkan status pajak kendaraan.

"Karena yang melangsir Solar itu adalah kendaraan-kendaraan yang memang pajaknya sudah tidak hidup lagi," paparnya.

3. NTT sudah terapkan aturan kendaraan nunggak pajak

Transaksi pengisian BBM bersubsidi lewat program QR Code Subsidi Tepat. (Dok. Pertamina)

Kebijakan mengaitkan status pajak kendaraan dengan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya sudah diterapkan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTT melakukan pengecekan secara online melalui smartphone.

Sementara itu, petugas lain membacakan nomor kendaraan yang mengantre untuk membeli Pertalite. Kendaraan yang diketahui menunggak pajak akan mendapat stiker dan diarahkan untuk mengisi Pertamax.

Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pasal 5 dan Pasal 6 dalam aturan itu melarang kendaraan yang belum melunasi pajak serta kendaraan berpelat luar NTT membeli BBM bersubsidi.