Purbaya: DTSEN Terus Diperbaiki agar Bansos Tepat Sasaran

Dengan perbaikan tersebut, DTSEN diharapkan dapat membantu pemerintah menetapkan masyarakat yang berhak menerima subsidi dan bansos secara lebih tepat.

Purbaya mengatakan, pandangan mengenai DTSEN juga disampaikan Fraksi PDIP. Fraksi tersebut menilai DTSEN dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan penyaluran subsidi dan bansos tepat sasaran. PDIP juga mendorong pemerintah membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan validasi data.

"Fraksi PDIP memandang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial secara tepat sasaran serta harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi DTSEN," sebut Purbaya.

Sebelumnya, Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kondisi ekonomi maupun pendapatan masyarakat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis, dikutip, Rabu (26/8/2026).

Ia menjelaskan, keluarga dalam DTSEN diperingkatkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Amalia menegaskan, desil bukan merupakan ukuran absolut kemiskinan ataupun ukuran nominal pendapatan dan kekayaan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

“Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia mengatakan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.

Berbagai informasi tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

“Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga,” katanya.

Menurut Amalia, PMT merupakan salah satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, khususnya ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Ia menambahkan, desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Data tersebut dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.

“Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan,” ujarnya.