Dugaan Korupsi di Indofarma Pernah Dilaporkan Karyawan pada 2021

02 Sep 2024, 19:48 WIB

Pusat produksi PT Indofarma Tbk (INAF). (dok. Indofarma)

Jakarta, IDN Times - Serikat Pekerja (SP) PT Indofarma Tbk (INAF) membeberkan kasus dugaan korupsi perusahaan pernah dilaporkan pada 2021. Ketua Umum SP Indofarma, Meidawati mengatakan kala itu dugaan korupsi sudah dilaporkan ke Komisi VI DPR RI, tapi tak didengarkan.

“Di 2021 kita sudah bilang, di 2021 kita sudah beraudiensi. Di 2021 juga kita sudah masuk ke Komisi VI, mungkin aksesnya gak seperti sekarang langsung jadi di online, tersebar. Waktu itu juga RDPU sudah dibilang, artinya sudah ada indikasi-indikasi ke sana, namun suara kami tidak lagi juga didengar, secara istilahnya diseriuskan,” kata Meidawati saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).

1. Dewan Komisaris sudah meminta perusahaan diaudit

PT Indofarma Global Medika (IGM). (dok. IGM)

Meidawati mengatakan, indikasi korupsi itu sudah terendus oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris pun meminta perusahaan diaudit.

“Di komisaris kami juga sudah mengatakan ini harus diaudit, ada indikasi-indikasi,” tutur Meidawati.

2. Dampak indikasi korupsi yang dirasakan karyawan

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT Indofarma Tbk (INAF), Meidawati. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Meidawati menuturkan, karyawan mulai merasa ada yang aneh ketika banyaknya produk yang menumpuk, seperti masker hingga obat antivirus yang sempat marak dikonsumsi masyarakat saat penyebaran COVID-19.

“Contoh masker ketika dibuat ada 2 juta box tidak terjual, terus obat-obat COVID yang ada setelah COVID-19 ini kok banyak yang gak terjual, artinya banyak sekali obat-obat yang menumpuk. Kalau ada penumpukan obat, penumpukan barang, artinya modal kerjanya tertahan di situ, gak ada akses juga,” kata dia.

Selain itu, pembayaran gaji dan tunjangan karyawan pun mulai tak lancar, terutama pembayaran dana pensiun.

“Semakin parah ketika terjadi di tahun kemarin sudah agak susah gajian,” ucap Meidawati.

Akhirnya, SP Indofarma berani melantangkan suaranya dan menuntut hak-hak karyawan yang tak dipenuhi, dimulai dengan unjuk rasa.

“Unjuk rasa, demo, kan kita 2 kali demo, di 31 Januari dan 6 Mei,” tutur Meidawati.

Usai demo itu, menurutnya barulah Badan Pemeriksa Keuangan memulai audit dan membeberkan dugaan korupsi Indofarma.

“Nah baru setelah kita unjuk rasa lagi yang kedua kali, BPK langsung kan,” tutur Meidawati.

3. Kasus Indofarma rugikan negara Rp371 miliar

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (setkab.go.id)

Sebelumnya, BPK mengungkapkan adanya kerugian negara hingga Rp371,83 miliar akibat penyimpangan keuangan di Indofarma yang terjadi selama 2020 hingga semester I-2023. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membeberkan kerugian di Indofarma itu disebabkan adanya indikasi korupsi di anak usaha Indofarma, yakni PT Indofarma Global Medika (IGM).

“Sebenarnya problem Indofarma itu ada di anak perusahaannya yang namanya Indofarma Global Medika. Indofarma Global Medika ini adalah anak perusahaannya Indofarma yang tugasnya mendistribusikan produk-produk Indofarma, yang menjual produk-produknya Indofarma,” kata Arya dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/5/2024).

IGM fokus pada bisnis distribusi, alias menjadi pihak yang menjual produk-produk buatan Indofarma. Berdasarkan hasil audit internal, setelah menjual produk-produk Indofarma, IGM tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke induk perusahaan. Dari hasil laporan BPK, IGM tak menyetorkan hasil penjualan senilai Rp470 miliar.