Dukung PLTS 100 GWp Prabowo, FPCI Minta Regulasi Diperkuat

Dino mengatakan FPCI mendukung penuh komitmen Prabowo terhadap pengembangan energi surya. Ia menilai target 100 GWp merupakan ambisi yang besar, tetapi tetap dapat dicapai apabila pemerintah memiliki kerangka implementasi yang jelas.

“Ini merupakan langkah yang disambut baik dari Presiden Prabowo dan kami sepenuhnya mendukungnya. Komitmen politik terhadap 100 GWp sangat menggembirakan dan tentunya dapat dicapai,” kata Dino dalam pernyataan FPCI, Rabu (2/9/2026).

Menurut Dino, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen politik tersebut memiliki dasar regulasi yang kuat. Kepastian tersebut dinilai penting agar program dapat berjalan secara konsisten ketika memasuki tahap implementasi.

“Langkah berikutnya adalah memperkuatnya dengan landasan regulasi yang jelas dan kokoh,” ujarnya.

FPCI menilai terdapat kesenjangan yang harus segera ditutup antara komitmen politik pemerintah dan kepastian regulasi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan ambisi PLTS 100 GWp dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata.

“Menutup kesenjangan antara komitmen politik dan kepastian regulasi sangat penting untuk mengubah ambisi 100 GWp menjadi implementasi nyata,” kata Dino.

Landasan regulasi yang jelas juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian mengenai pembagian peran antarlembaga, mekanisme pelaksanaan proyek, pengadaan, pembiayaan hingga target setiap tahapan pembangunan.

FPCI juga menilai transparansi selama proses implementasi akan menjadi bagian penting. Transparansi diperlukan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta.

Dalam peluncuran program tersebut di Jembrana, Prabowo menegaskan PLTS 100 GWp merupakan bagian dari upaya Indonesia mencapai kemandirian energi. Presiden bahkan menyebut program tersebut sebagai salah satu jalan agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

“Saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembangunan PLTS tersebut tidak berdiri sendiri. Indonesia juga memiliki sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan nasional, seperti panas bumi, gas dan minyak.

“Dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak,” ujarnya.

Prabowo juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ia optimistis kombinasi berbagai sumber energi yang dimiliki Indonesia dapat mempercepat terwujudnya swasembada energi.

“Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi,” kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan PLTS 100 GWp dapat terealisasi dalam tiga tahun. Namun, Prabowo membuka kemungkinan target tersebut tercapai lebih cepat apabila seluruh pihak bekerja secara maksimal.

“Kita buktikan lagi, nanti tiga tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti,” ucapnya.

Presiden juga optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada energi lebih cepat dari target tersebut.

Besarnya skala program membuat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan badan usaha negara dalam pelaksanaannya. Prabowo secara langsung menunjuk sejumlah pejabat untuk mengawal implementasi program PLTS 100 GWp.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Penunjukan tersebut menunjukkan program PLTS 100 GWp dirancang sebagai program lintas sektor. Keterlibatan Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Danantara, PLN dan Pertamina diharapkan dapat memperkuat koordinasi dari sisi kebijakan, investasi, pembiayaan hingga pelaksanaan proyek.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut terdapat 14 proyek dengan total kapasitas 5,3 GWp yang menjadi bagian dari tahap awal implementasi program tersebut di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme intervensi untuk proyek yang tidak dapat menawarkan harga kompetitif melalui skema independent power producer (IPP). Dalam kondisi tertentu, proyek tersebut berpotensi ditugaskan kepada Danantara dengan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan arahan Presiden.

FPCI melihat momentum tersebut sebagai peluang untuk menjadikan energi surya bukan hanya instrumen transisi energi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Program 100 GWp dinilai dapat memperkuat industri dalam negeri, memperluas akses energi, meningkatkan ketahanan energi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Dino berharap ambisi tersebut dapat menjadi warisan kebijakan Prabowo dalam bidang energi. “Kami ingin melihat ambisi energi surya 100 GWp menjadi warisan Presiden Prabowo dalam waktu dekat,” kata Dino.

Dengan target yang besar dan tenggat waktu hanya tiga tahun, pekerjaan pemerintah kini bukan lagi sekadar menetapkan ambisi. Pemerintah perlu memastikan aturan, kelembagaan, pembiayaan, mekanisme pengadaan dan tahapan proyek bergerak dalam satu kerangka yang konsisten.

Kepastian tersebut akan menentukan apakah komitmen politik PLTS 100 GWp benar-benar dapat berubah menjadi program nasional yang berkelanjutan. Jika berhasil diwujudkan, program tersebut berpotensi menjadi salah satu fondasi penting bagi kemandirian energi sekaligus transisi Indonesia menuju energi bersih.