Ekonom Beberkan Penyebab UMKM RI Sulit Naik Kelas

Menurutnya, Korea Selatan memiliki pendekatan yang sangat terstruktur dan tersinergi. Meski  terdapat banyak lembaga yang terlibat dalam pengembangan UKM, negara tersebut memiliki desain bersama yang jelas, yang memungkinkan semua pihak untuk bekerja secara koordinatif.

Lembaga-lembaga ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung UKM, mulai dari ide produk, setelah dilihat feasibility study-nya (FS) sudah lolos kriteria, maka akan dibantu akses pembiayaan yang didukung oleh penjaminan dari pemerintah.

"Setelah itu akan ada lembaga lain untuk membantu marketing. Jadi, ini luar biasa dan banyak produk UMKM mereka yang sangat kompetitif karena dari sisi kualitas, kemudian dari sisi desain, dari sisi dukungan teknologi, itu memang mereka ada," tuturnya.

Hal berbeda dengan Indonesia yang sering kali menghadapi masalah koordinasi antarlembaga dan kementerian karena pendekatannya birokrasi. Padahal UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99 persen total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, serta menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia

"Jadi bagaimana UMKM akan didampingi jika pendekatan birokrasi, dan tidak ada tempat yang mudah untuk (UMKM) bertanya," ujarnya.

Oleh karena itu, dia sempat menyarankan agar pemerintah membuat lembaga seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Namun hingga kini belum terlaksana.

"Saya rasa kalau pendekatan kita untuk bisnis melalui birokrasi tidak akan ketemu. Akhirnya UKM menjadi seperti charity," ungkap Hendri.

Pentingnya reformasi sistem untuk mendukung UMKM juga dapat dilihat dari pengalaman negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam. Vietnam memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendukung UMKM yang masih berada di tahap mikro.

"Saat UKM masih mikro, mereka tidak di bawah kementerian atau lembaga yang membangun UKM, tetapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pendekatannya lebih ke nursery atau pembinaan awal yang sifatnya seperti charity," ucapnya.

Sementara itu, di Vietnam juga memiliki sistem kenaikan kelas yang jelas. Ketika UKM berhasil berkembang, mereka dipindahkan ke lembaga yang lebih formal dan mendapatkan dukungan yang lebih besar, termasuk akses pasar internasional.

“Mereka memiliki sistem bintang, dari bintang 1 hingga bintang 5. Jika UKM sudah mencapai bintang 5, produk mereka sudah diakui secara internasional dan layak diekspor,” ujar Hendri.

Pendekatan ini berbeda jauh dengan Indonesia, di mana banyak UKM yang mendapatkan bantuan yang berkelanjutan tanpa adanya upaya peningkatan kelas yang jelas. Hal ini membuat banyak UMKM di Indonesia kesulitan untuk berkembang karena terus-menerus mendapatkan bantuan yang tidak mendorong mereka untuk mencapai standar yang lebih tinggi.