Faisal Basri Sebut Kereta Cepat Berpotensi Dinasionalisasi
Jakarta, IDN Times - Ekonom senior Faisal Basri menyebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh berpotensi dinasionalisasi. Jika itu terjadi, maka seluruh utang dan bunga pinjaman proyek tersebut menjadi beban negara.
Menurutnya, pengalaman yang sama pernah terjadi pada proyek kereta cepat di Taiwan yang hanya dalam 5 tahun langsung dinasionalisasi. Itu dikarenakan kegiatan operasionalnya tak memperoleh keuntungan berarti.
"Jadi pengalaman Taiwan itu 5 tahun dinasionalisasi akhirnya. Jadi, nombok terus, tidak pernah breakeven (balik modal), tidak bisa menutup biaya operasi setiap tahun, akhirnya dinasionalisasi," kata Faisal Basri dalam diskusi publik di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
1. Indonesia bisa bernasib sama dengan Taiwan
Menurutnya, bukan tidak mungkin apabila Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan bernasib sama dengan kereta cepat di Taiwan. Jadi, mau tidak mau seluruh bebannya ditanggung APBN.
"Nah, Indonesia juga kemungkinan besar dinasionalisasi nanti, seluruh bebannya udah ditanggung negara deh," sebut Faisal.
2. Kereta Cepat Whoosh bisa dinasionalisasi jika investor China angkat kaki
Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kata dia, berpotensi dinasionalisasi apabila investor China keluar dari konsorsium proyek tersebut sehingga akan menjadi milik Indonesia 100 persen.
"Jadi nanti (setelah) 5 tahun konsorsium Chinanya 'aduh maaf deh' segala macam 'saya keluar aja dah ya' dibeli oleh negara, jadi nanti 100 persen Indonesia," tambahnya.
3. Pemerintah jamin APBN tak terdampak
Pemerintah telah menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman atas kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
APBN menjadi jaminan utang kereta cepat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menjamin bahwa hal itu tidak akan berdampak terhadap APBN.
"Kalau dampak gitu gak (ada). Kalau itu kan merupakan tata laksana untuk melakukan penjaminan," kata Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
