Garuda Indonesia Minta Pengakuan Homologasi dari Pengadilan AS

Adapun pengajuan prosedur pailit Bab 15 itu bertujuan untuk memperkuat putusan hukum bahwa 95 persen kreditur Garuda Indonesia menyetujui proposal perdamaian atau homologasi.

“Dengan ratusan kreditur termasuk di dalamnya kreditur asing, kami memahami bahwa diperlukan berbagai langkah untuk memastikan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur melalui PKPU dapat terimplementasikan dengan baik,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dikutip dari keterangan resmi, Senin (26/9/2022).

Jika prosedur tersebut dikabulkan pengadilan AS, maka Garuda Indonesia akan mendapatkan pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang telah dilalui, di negara lain yang melibatkan debitur, aset, kreditur, dan pihak lain dari lebih satu negara. Sebab, Bab 15 juga mengatur kerja sama antara pengadilan AS dan pengadilan asing serta otoritas di negara lain yang terlibat dalam lintas negara. 

"Oleh karena itu, melalui pengajuan permohonan Chapter 15 ini kami berharap akan dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur maupun seluruh kreditur khususnya kreditur yang berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat," tutur Irfan.

Seiringan dengan pengajuan pengakuan homologasi itu, Garuda Indonesia juga melanjutkan pemenuhan kewajiban usaha terhadap kreditur. Hal itu dilakukan demi mempercepat perbaikan kinerja perusahaan yang sebelumnya terancam pailit itu.

"Proses PKPU yang dijalankan Garuda bersama segenap pemangku kepentingan selama lebih dari 6 bulan lamanya, dilakukan dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memastikan aspirasi seluruh kreditur dapat terseleraskan dengan kemampuan pemenuhan kewajiban usaha Perusahaan," ucap Irfan.