Gokil! RI Butuh Rp745 Triliun per Tahun untuk Genjot Ekonomi Hijau

28 Des 2021, 17:21 WIB

Ilustrasi Pajak Karbon (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengungkapkan Indonesia membutuhkan 479 miliar dolar AS atau kisaran Rp6.700 triliun untuk penanganan iklim hingga mampu mengembangkan ekonomi hijau hingga 2030. Jika di bagi, maka Indonesia membutuhkan Rp745 triliun per tahunnya untuk capai target pendanaan tersebut.

"Hal ini dikarenakan transisi dari ekonomi konvensional kepada ekonomi berkelanjutan yang berfokus kepada lingkungan membutuhkan biaya sangat besar," kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).

1. Pembiayaan pengembangan ekonomi hijau gak bisa cuma dari APBN

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Kick Off Meeting Task Force Keuangan Berkelanjutan. (dok. OJK)

Wimboh mengatakan kebutuhan pembiayaan tersebut tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN. Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara swasta dan pemerintah serta bantuan organisasi Internasional untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut.

Sebagai contoh, pemerintah telah memperhitungkan dana yang diperlukan untuk membiayai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yakni mencapai 5,7 miliar dolar AS atau berkisar Rp81,6 triliun.

"Biaya transisi tersebut juga terkait dengan perubahan pada industri hilir yang harus mengubah proses pengolahannya sebagaimana prinsip ekonomi hijau," kata Wimboh memaparkan.

2. Negara lain juga butuh pendanaan yang besar

Ilustrasi kurs dolar AS menguat terhadap rupiah. (IDN Times/Arief Rahmat)

Wimboh mengatakan selain Indonesia, beberapa negara juga telah menyediakan anggaran yang cukup besar di tahun 2022 untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau. Jepang misalnya yang harus merogoh dana sebesar 40 miliar dolar AS dan Amerika Serikat sebesar 36 miliar dolar AS

Untuk mendukung agenda penanganan perubahan iklim tersebut, Indonesia bersama Amerika Serikat telah membentuk Task Force Climate Change dimana OJK menjadi anggota di Working Group 4 terkait Sustainable and Blended Finance for Our Common Future.

"Tantangan terbesar dalam Working Group 4 tersebut adalah menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim," ujarnya.

3. Indonesia jadi negara penting dalam pengembangan ekonomi hijau

Ilustrasi Pajak Karbon (IDN Times/Aditya Pratama)

Ekonomi Hijau merupakan sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan di masyarakat di mana di saat yang bersamaan juga mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga.

Wimboh mengatakan, dalam pengembangan ekonomi hijau dan penanganan perubahan iklim, Indonesia menjadi negara yang sangat penting karena kaya akan sumber daya mineral dan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan kehutanan.

"Untuk itu, komitmen Indonesia akan menjadi perhatian dunia terutama terkait target pengurangan emisi gas rumah kaca, sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Perjanjian Paris serta pencapaian net zero emision di tahun 2060," katanya memaparkan.