Hakim AS Perintahkan Trump Pulihkan Operasional Voice of America

Hakim Distrik Royce C. Lamberth memberikan instruksi khusus dalam putusannya yang mewajibkan Badan Media Global AS (USAGM) untuk segera memanggil kembali lebih dari 1.000 karyawan VOA. Para staf ini diminta untuk kembali bekerja paling lambat pada Senin (23/3/2026). Perintah ini secara resmi membatalkan kebijakan internal sebelumnya yang sempat memangkas jumlah staf secara drastis, dari 1.147 karyawan tetap menjadi hanya 68 orang saja.

Menurut penilaian hakim, pengurangan besar-besaran tersebut telah melumpuhkan kemampuan lembaga dalam menyediakan informasi di wilayah penting seperti Iran, Rusia, dan China. Lamberth menegaskan, tindakan merumahkan karyawan secara massal ini melanggar hukum federal karena pemerintah tidak memberikan alasan yang masuk akal atau analisis mendalam mengenai dampak penghentian siaran terhadap diplomasi publik nasional.

Direktur VOA, Michael Abramowitz, menyatakan rasa syukurnya atas putusan pengadilan ini. Ia menganggap hasil tersebut sebagai kemenangan bagi kemandirian redaksi dan kejujuran jurnalisme publik di AS.

"Saat ini VOA sangat dibutuhkan. Saya berterima kasih atas kesabaran dan kerja keras seluruh tim kami yang luar biasa selama masa sulit ini," kata Abramowitz dalam pernyataan resminya, dilansir The Guardian.

Abramowitz menekankan, kehadiran VOA sangat penting sebagai penyeimbang informasi di tengah maraknya propaganda dunia. Dalam catatan sejarahnya, VOA didirikan pada masa Perang Dunia II untuk melawan propaganda Nazi dan terus beroperasi dalam berbagai bahasa asing guna memberikan fakta yang jujur bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, upaya penutupan paksa yang terjadi selama setahun terakhir dianggap sebagai penyimpangan besar dari misi utama lembaga tersebut.

Hakim Lamberth secara tegas menyatakan, Kari Lake tidak memiliki wewenang hukum yang sah saat memimpin upaya perampingan di USAGM. Penunjukan oleh Presiden Trump tersebut dianggap tidak sah karena Lake tidak pernah melalui proses pencalonan resmi maupun persetujuan Senat AS sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Hakim memberikan kritik keras atas niat buruk pihak tergugat yang sengaja menahan informasi penting selama persidangan. Selain itu, hakim mengecam tindakan Lake yang dinilai telah merusak struktur organisasi dan nama baik internasional VOA selama masa jabatannya. Karena jabatannya tidak sah, seluruh kebijakan administratif yang ia ambil sejak tahun 2025 resmi dibatalkan, termasuk pemutusan kontrak ratusan jurnalis lepas dan pemberian cuti panjang bagi staf tetap.

Patsy Widakuswara, Kepala Biro Gedung Putih VOA yang juga menjadi penggugat utama dalam kasus ini, menegaskan komitmen para jurnalis untuk segera memperbaiki kerusakan lembaga akibat kepemimpinan ilegal tersebut.

"Kami ingin segera memperbaiki kerusakan yang dilakukan Kari Lake terhadap lembaga dan rekan-rekan kami. Kami akan kembali menjalankan tugas dari Kongres dan membangun lagi kepercayaan penonton dunia yang sempat terhenti selama setahun terakhir," ujar Widakuswara, dilansir CBS News.

Widakuswara menjelaskan, memulihkan harga diri dan operasional penuh VOA di mata dunia merupakan perjalanan yang tidak mudah. Para penggugat menilai upaya pemerintah untuk mengubah VOA menjadi alat propaganda dalam negeri adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebebasan pers. Oleh karena itu, keputusan pengadilan ini menjadi sangat penting guna memastikan dana dari Kongres benar-benar digunakan untuk menghasilkan berita yang tepercaya, bukan demi kepentingan politik semata.

Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan, USAGM diberikan waktu selama satu minggu untuk menyusun dan menyerahkan rencana operasional yang lengkap. Rencana ini bertujuan guna mengembalikan seluruh siaran VOA ke udara secara normal dalam semua bahasa layanan yang pernah tersedia sebelumnya. Langkah pemulihan ini mencakup pengaktifan kembali siaran dalam 49 bahasa yang menjangkau lebih dari 362 juta audiens di seluruh dunia.

Layanan tersebut sempat terhenti akibat kebijakan pemerintah yang ingin membatasi agensi hingga ke tingkat minimal, yang dinilai tidak efektif bagi diplomasi negara. Meskipun juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan, pembenahan di USAGM dilakukan untuk menghapus pemborosan anggaran, pengadilan menegaskan, efisiensi tidak boleh melanggar undang-undang penyiaran internasional yang berlaku.

Saat ini, proses peralihan pimpinan sedang berlangsung dengan penunjukan Michael Rigas sebagai pelaksana tugas CEO USAGM untuk menggantikan posisi operasional Lake. Sementara itu, pencalonan Sarah Rogers sebagai pimpinan tetap masih menunggu persetujuan resmi dari Senat guna menjamin kepatuhan hukum di masa depan.