Hashim: Power Wheeling Ditolak Selama Prabowo Jadi Presiden
Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menolak usulan skema power wheeling. Penolakan itu disampaikan agar negara tetap memegang kendali penuh terhadap ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.
“Ini kita bukan antiasing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing, tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari pemerintah, nanti bisa wild west dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia,” ujar Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 dikutip Kamis (26/2/2025).
1. Skema power wheeling tetap ditolak selama Prabowo jadi presiden
Hashim juga menegaskan, selama sang kakak, yakni Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, skema power wheeling akan tetap ditolak untuk menjaga dan mengendalikan ketahanan energi nasional.
“Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak dan selama dia (Prabowo) presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional),” ujar Hashim.
2. Indonesia tetap menarik perhatian investor asing
Meski begitu, Hashim tetap optimistis sektor ketenagalistrikan Indonesia dapat terus menarik minat investor global.
“Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, kita dianggap bankable, ” ujar dia.
3. Power wheeling bisa tingkatkan tarif listrik dan bebani konsumen
Untuk diketahui, power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pemilik pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen
Dengan begitu, hal tersebut berpotensi negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan skema power wheeling pada sistem ketenagalistrikan di Tanah Air. Jika itu diterapkan maka ada risiko terhadap peningkatan tarif listrik yang bisa membebani konsumen.
“Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen,” kata Tulus dalam keterangan resminya.
Menurut Tulus, skema power wheeling berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.
“Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik,” kata dia.
