Hashim Singgung RI Kalah dari Kamboja soal Penerimaan Negara
- Hashim menyampaikan pemerintah akan meluncurkan program khusus untuk meningkatkan penerimaan negara. Rendahnya penerimaan menjadi salah satu titik lemah ekonomi nasional.
- Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat mencapai 18 persen dalam empat tahun mendatang. Langkah-langkah peningkatan akan didukung pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT).
- Kementerian Keuangan mencatat posisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
Jakarta, IDN Times - Hashim Djojohadikusumo menyoroti stagnasi rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yang tertahan di level 12 persen selama 10 tahun terakhir.
Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut, posisi Indonesia tertinggal dari Kamboja yang berhasil meningkatkan rasio penerimaan negara dari 9 persen menjadi 18 persen pada periode yang sama.
"Kamboja tetangga kita juga sudah mencapai 18 persen. Sepuluh tahun lalu Kamboja 9 persen, Indonesia 12 persen, sekarang Kamboja 18 persen, Indonesia tetap 12 persen," kata dia dalam Peluncuran Prasasti yang digelar di Ballroom Djakarta Theatre XXI, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
1. Pemerintah siapkan langkah tingkatkan penerimaan negara
Hashim menyampaikan, pemerintah akan meluncurkan program khusus untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, rendahnya penerimaan menjadi salah satu titik lemah ekonomi nasional.
Dia menyebut, telah berkali-kali bertemu dengan Bank Dunia guna membahas strategi peningkatan penerimaan negara yang dinilai masih rendah. Target penerimaan tahun ini disebut hanya 12,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Pemerintah sebentar lagi akan laksanakan program-program khusus untuk meningkatkan penerimaan negara," ujarnya.
2. Targetkan kenaikan rasio 1,5 persen per tahun
Hashim menyampaikan, target kenaikan rasio sebesar 1,5 persen per tahun untuk mendorong peningkatan penerimaan negara. Jadi, pemerintah menargetkan rasio tersebut dapat mencapai 18 persen dalam empat tahun mendatang.
Dia menambahkan, langkah-langkah peningkatan akan didukung pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT). Hal itu guna mengatasi penerimaan terhadap PDB yang mandek selama 12 hingga 13 tahun terakhir.
"Nah, karena dengan langkah-langkah pakai AI dan IT kita akan mencapai, saya yakin kita mencapai 18 persen dalam 4 tahun. Target kita meningkatkan 1,5 persen," tambahnya.
3. APBN mulai defisit Rp21 triliun
Kementerian Keuangan mencatat posisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Mei 2025 mengalami defisit sebesar Rp21 triliun. Sebelumnya, pada April 2025, APBN masih mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun.
"Overall balance keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit Rp21 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).
Defisit tersebut terjadi karena belanja negara yang terealisasi lebih besar dibandingkan pendapatan negara selama Mei. Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei mencapai Rp995,3 triliun.
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp1.016,3 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan belanja inilah yang menyebabkan munculnya defisit bulanan.
