IKN Pakai Dana Urunan, Pakar: Tidak Masuk Akal!

24 Mar 2022, 06:05 WIB

Presiden Jokowi menanam pohon bersama 34 gubernur di Titik 0 Km IKN (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat MPP mengkritik kebijakan pemerintah yang mengusulkan ide dana urunan (crowdingfund) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya hal ini sangat aneh karena dana urunan membutuhkan konsensus dari publik.

"Ide dana urunan adalah ide tidak masuk akal dan Ide yang memberikan sinyal keputusasaan karena tidak ada lagi investor asing yang tertarik dalam pembangunan IKN," kata Achmad dalam keterangannya kepada IDN Times, Rabu (23/3/2022).

Sementara penyusunan Undang-Undang IKN, dinilainya, tidak partisipatif karena terbukti digugat oleh kelompok masyarakat.

1. Peluang kecil pakai dana urunan

Penyerahan tanah dan air suci di IKN Nusantara oleh Wakil Gubernur Bali, Cok Ace. (Dok. IDN Times / istimewa)

Achmad mencontohkan kasus Ustaz Abdul Somad (UAS) mengajak publik berdonasi untuk membeli kapal selam baru pada tahun lalu yang akhirnya gagal. Terlebih di tengah situasi kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat tentunya secara langsung akan mempersempit peluang terlaksananya ide urunan tersebut.

"Seperti pengalaman sebelumnya masyarakat berupaya urunan untuk membeli kapal selam, tapi gagal diwujudkan," ucapnya.

2. Nasib IKN bisa makin suram kalau bergantung pada investasi luar negeri

Ilustrasi uang (IDN Times/Mardya Shakti)

Achmad mengatakan nuansa optimis masa depan proyek IKN ini semakin suram bila mengharapkan investasi yang bersifat Foreign Direct Investment (FDI) seperti Softbank atau Uni Emirat Arab. UEA sudah berkomitmen memberikan 20 miliar dolar AS, namun Arab Saudi belum memberikan keputusan angka komitmennya.

"Besar kemungkinan Arab Saudi tidak berkenan memberikan karena dananya dibutuhkan untuk proyek dalam negeri Arab Saudi seperti proyek jeddah center sebuah proyek pariwisata baru Pangeran Muhammad bin Salman yang bernilai 20 miliar dolar AS," kata Achmad.

3. Mundurnya Softbank untuk investasi di IKN karena risiko politik

CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai mundurnya perusahaan modal ventura, SoftBank dari proyek ibu kota negara (IKN) disebabkan adanya risiko politik yang tinggi. Terlebih dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang membuat para investor memilih wait and see.

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," kata Bhima kepada IDN Times, Senin (14/3/2022).

Alasan lainnya, menurut Bhima, SoftBank telah memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemik. Kerugian SoftBank dari Wework pada 2020, Alibaba pada 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini.

"Mundurnya SoftBank memberi sinyal kepada investor dibalik SoftBank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," ucap Bhima.