IMF Cairkan Tambahan Dana Rp11,98 Triliun untuk Bantu Ekonomi Sri Lanka
- IMF menyetujui pinjaman tambahan 700 juta dolar AS untuk membantu stabilisasi ekonomi Sri Lanka setelah krisis keuangan, memberikan ruang bagi pemerintah menghadapi tantangan domestik dan global.
- Pemerintah Sri Lanka akan menghapus subsidi energi sesuai syarat IMF dan menyalurkan bantuan sosial 320 juta dolar AS bagi kelompok rentan guna meredam dampak kenaikan harga kebutuhan hidup.
- Ekonomi Sri Lanka menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 5 persen dan inflasi turun ke 2,2 persen, meski masih dihadapkan pada isu korupsi serta tuntutan serikat pekerja.
Jakarta, IDN Times - Dana Moneter Internasional (IMF) resmi menyetujui pemberian pinjaman tambahan sebesar 700 juta dolar AS (Rp11,98 triliun) untuk Sri Lanka pada Kamis (9/4/2026). Dana ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menstabilkan ekonomi Sri Lanka yang sebelumnya terpuruk akibat krisis keuangan.
Keputusan ini diambil setelah dewan eksekutif IMF mengevaluasi kemajuan perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kolombo. Pinjaman ini diharapkan dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun pengaruh global.
1. Ancaman konflik Timur Tengah terhadap pasokan energi
Meski ekonomi mulai pulih, IMF mengingatkan mengenai dampak konflik bersenjata di Timur Tengah. Ketegangan yang meningkat sejak akhir Februari lalu dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan energi dan menurunkan pendapatan dari sektor pariwisata serta kiriman uang pekerja migran.
Kenaikan harga energi dunia secara langsung menekan keuangan negara dan mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM eceran hingga sepertiga dari harga sebelumnya. Selain masalah energi, konflik ini juga mengganggu jalur penerbangan utama wisatawan dan mengancam keselamatan warga Sri Lanka yang bekerja di negara-negara Teluk. Situasi ini terjadi di tengah upaya pemulihan infrastruktur pascabencana Topan Ditwah yang menelan kerugian hingga 4,1 miliar dolar AS (Rp70,22 triliun).
"Sri Lanka sangat terdampak oleh konflik di Timur Tengah. Hal ini menyebabkan harga energi naik, mengganggu jalur penerbangan wisatawan, dan memengaruhi warga Sri Lanka yang bekerja di sana," tulis pernyataan resmi IMF, dilansir The Straits Times.
Oleh karena itu, pemerintah diminta waspada agar inflasi tidak kembali melonjak seperti pada 2022. Pemerintah kini harus mengatur keseimbangan antara biaya pembangunan kembali pascabencana dan disiplin anggaran agar utang luar negeri tetap terkendali.
2. Penghapusan subsidi energi dan paket bantuan sosial
Sebagai syarat pencairan dana IMF, pemerintah di bawah Presiden Anura Kumara Dissanayake berkomitmen menerapkan harga energi yang sesuai dengan biaya keekonomian. Langkah ini berarti menghapus subsidi listrik dan BBM yang selama ini menekan anggaran negara.
Untuk meringankan beban kelompok rentan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial sebesar 320 juta dolar AS (Rp5,48 triliun). Bantuan ini dialokasikan khusus kepada petani, nelayan, dan keluarga berpenghasilan rendah guna menghadapi kenaikan harga kebutuhan hidup.
"Menyesuaikan harga BBM dan listrik sesuai biaya aslinya sangat penting agar keuangan negara tetap sehat," kata Ketua Misi IMF untuk Sri Lanka, Evan Papageorgiou, dilansir The Star.
Selain itu, pemerintah juga menjajaki sumber energi alternatif, termasuk mempertimbangkan opsi impor gas dan batu bara dari Rusia untuk memastikan kebutuhan industri dan rumah tangga tetap terpenuhi.
3. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Sri Lanka
Saat ini, tren makroekonomi Sri Lanka menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5 persen pada tahun 2025, dan inflasi turun ke angka 2,2 persen pada Maret 2026. Cadangan devisa negara juga meningkat menjadi 7 miliar dolar AS (Rp119,88 triliun).
Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi, seperti tuntutan serikat pekerja terkait tunjangan dan perlunya tindakan tegas dalam memberantas korupsi melalui Rencana Aksi 2026. Langkah ini esensial agar Sri Lanka menjadi tujuan yang lebih aman dan menarik bagi investasi.
"Agar layanan dasar bagi masyarakat miskin tetap tersedia, semua pihak yang mampu diharapkan ikut berkontribusi dan melakukan pengorbanan," kata Kepala Misi Senior IMF untuk Sri Lanka, Peter Breuer.
Dengan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan bank sentral yang independen, Sri Lanka diharapkan dapat membangun pondasi ekonomi yang lebih tangguh dan menghindari krisis gagal bayar utang seperti yang terjadi empat tahun lalu.
