India Perpanjang Pembebasan Bea Masuk Peralatan Nuklir hingga 2035
- India memperpanjang pembebasan bea masuk proyek nuklir sampai 2035
- Cakupan insentif diperluas dan tarif sejumlah komponen dibuat nol
- Kebijakan diarahkan mendukung target 100 gigawatt energi nuklir pada 2047
Jakarta, IDN Times - Pemerintah India mengumumkan perpanjangan pembebasan pajak impor untuk barang dan peralatan yang dibutuhkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir hingga 2035. Kebijakan ini disampaikan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, dalam pidato Anggaran 2026–2027.
India juga memperluas cakupan fasilitas tersebut agar berlaku untuk semua proyek nuklir tanpa melihat kapasitas pembangkit. Langkah ini dinilai sejalan dengan strategi India untuk mempercepat ekspansi energi nuklir menuju target jangka panjang 2047.
Table of Content
1. India memperpanjang pembebasan bea masuk proyek nuklir sampai 2035
Pemerintah India menegaskan pembebasan bea masuk dasar atas impor barang untuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir akan dilanjutkan hingga 2035. Dalam dokumen pidato anggaran, ketentuan tersebut juga ditegaskan berlaku untuk seluruh pembangkit nuklir tanpa membedakan besaran kapasitas proyek.
“Saya mengusulkan untuk memperpanjang pembebasan bea masuk dasar yang sudah ada atas impor barang yang dibutuhkan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir hingga tahun 2035 dan memperluasnya untuk semua pembangkit nuklir tanpa memandang kapasitasnya,” ujar Sitharaman, dilansir The Times of India.
2. Cakupan insentif diperluas dan tarif sejumlah komponen dibuat nol
Selain memperpanjang masa berlaku, pemerintah juga menekankan perluasan cakupan agar fasilitas ini tidak lagi terbatas pada proyek tertentu berdasarkan ukuran, melainkan bisa dipakai pada seluruh proyek nuklir yang memenuhi ketentuan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian biaya jangka panjang bagi pengembangan pembangkit, sekaligus memperkuat dukungan negara terhadap industri nuklir.
Kebijakan bea masuk ini juga terkait langkah penurunan bea masuk menjadi nol pada sejumlah barang untuk pembangkitan tenaga nuklir, termasuk beberapa komponen dan peralatan spesifik, sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan anggaran. Dampak langsungnya diperkirakan terasa pada kebutuhan impor peralatan khusus yang masih digunakan dalam pembangunan unit nuklir dan infrastruktur pendukung.
“Saya melihat ini sebagai anggaran yang berorientasi masa depan. Meski bersifat tahunan, tetapi menyusun peta jalan yang jelas untuk 25 tahun ke depan menuju 2047 dan visi India maju," ujar Menteri Negara (MoS) untuk Energi Atom India, Jitendra Singh, dilansir The Economic Times.
3. Kebijakan diarahkan mendukung target 100 gigawatt energi nuklir pada 2047
India memasang target ambisius untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir hingga 100 gigawatt pada 2047, yang disebut sebagai lompatan besar dibanding kondisi saat ini. Pembebasan bea masuk ini dinilai dapat menekan biaya input proyek, memperbaiki keekonomian pembangunan reaktor, serta membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan produsen peralatan dan pemasok teknologi.
Saat ini, India mengoperasikan 24 reaktor nuklir dengan kapasitas terpasang sekitar 8.780 MW, dan kontribusi nuklir terhadap bauran listrik nasional masih sekitar 3 persen. Dengan basis kapasitas yang relatif kecil dibanding target 2047, insentif fiskal seperti pembebasan bea masuk dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat eksekusi proyek serta mengurangi beban biaya pada fase pengadaan peralatan.
Dalam dokumen resmi pidato anggaran, pemerintah juga menegaskan jadwal pemberlakuan sejumlah perubahan tarif bea masuk, termasuk yang terkait sektor nuklir, dengan keterangan berlaku mulai Senin (2/2/2026).
