Infrastruktur Daerah Dijamin Tetap Jalan di Tengah Efisiensi Anggaran
- Kementerian PU menegaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah tetap menjadi prioritas nasional.
- Pemerintah pusat terus menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur daerah melalui skema dukungan, termasuk Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi.
- Fokus pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 adalah pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan ketahanan pangan dan sumber daya air.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah tetap menjadi bagian dari agenda prioritas nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menilai infrastruktur berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Jadi, kebijakan efisiensi anggaran tidak diarahkan untuk mengurangi pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
"Yang dilakukan adalah penyesuaian dan pengaturan agar belanja lebih efektif, misalnya pengurangan biaya perjalanan atau operasional yang bisa dioptimalkan. Tapi untuk infrastruktur, tetap menjadi prioritas," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
1. Pemerintah andalkan Inpres Jalan Daerah dan irigasi
Dody menjelaskan, pemerintah pusat terus menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur daerah melalui sejumlah skema dukungan, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Inpres Irigasi.
Skema tersebut disebut sebagai instrumen strategis untuk memastikan kondisi jalan daerah dan jaringan irigasi tetap terpelihara. Program tersebut juga dirancang untuk memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kita punya Inpres Jalan Daerah, ada juga Inpres Irigasi. Itu semua bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk membantu daerah menjaga infrastruktur tetap terpelihara dan berfungsi optimal,” lanjut Dody.
2. Fokus pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun
Dody mengatakan fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada pembangunan baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang telah terbangun tetap terjaga kualitasnya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat, kata dia, dilakukan secara terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Kita fokus pada infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat dan perekonomian, termasuk mendukung kawasan-kawasan produktif,” tutur Dody.
3. Anggaran Kementerian PU 2026 Rp118,5 triliun
Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp118,50 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, penguatan ketahanan pangan dan sumber daya air disebut menjadi prioritas strategis. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air minum, sanitasi, dan pengendalian banjir, yang dinilai krusial bagi kualitas hidup masyarakat.
Seluruh program infrastruktur dirancang selaras dengan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan diupayakan berjalan secara efektif dan efisien.
