Ini Kata Menkominfo Soal Mitra Kartu Prakerja Pilihan Pemerintah

Menanggapi tudingan bahwa startup platform digital yang dipilih pemerintah itu sebagai mitra program Kartu Prakerja itu berpotensi conflict of interest, Johnny menjelaskan, Kemenkominfo sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memilihnya. Untuk pemilihan platform digital, kata Johnny, semua adalah kewenangan Kemenko Perekonomian.

Adapun tujuh startup platform digital yang diajak bekerja sama oleh pemerintah di program Kartu Prakerja, yakni Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker, dan Pijar Mahir.

"Untuk menentukan platform mana yang digunakan atau aplikasi mana yang digunakan, dipakai sebagai rekan kerja Kartu Prakerja itu ada di Kemenko Perekonomian," kata Johnny.

Sementera, kementerian lainnya yang berada di bawah Kemenko Perekonomian dalam urusan Kartu Prakerja adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan Kominfo hanya menyiapkan infrastruktur agar jaringan operator seluler berjalan dengan baik. Selain itu, Kominfo memastikan juga bandwith dan frekuensi tetap aman saat masyarakat menggunakan program tersebut.

"Kominfo mengawasi jaringannya, transmisinya. Kalau server itu ke platform digital. Kita harapkan platform digital juga menjaga baik-baik servernya. Demikian juga dari perusahaan seluler yang menggunakan mekanisme atau server yang dipakai dijaga juga agar kapasitasnya terjaga juga," jelasnya.

Menyoal kritikan bahwa pelatihan Kartu Prakerja dianggap pelatihan yang bisa didapatkan secara gratis, Johnny pun mengatakan tentu akan bagus jika masyarakat bisa melakukan pelatihan itu sendiri. Namun, lanjutnya, stimulus Kartu Prakerja dari APBN tersebut diberikan pemerintah karena memang situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Pemerintah tentu menginginkan jangan sampai ada rakyat yang tidak terbantukan, sehingga perlu diperhatikan bagi pemuda-pemuda yang ingin masuk ke lapangan pekerjaan tapi keahliannya belum match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, di situ lah diisi dengan Kartu Prakerja dengan pendidikan-pendikan terapan," Johnny menerangkan.

Ketika Johnny ditanya apakah pemerintah optimis bahwa masyarakat yang mengikuti program Kartu Prakerja bisa diserap dengan bisnis di Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu mengembalikan lagi kepada masyarakat. Pendapatnya, jangan sampai masyarakat menggantungkan kepada pemerintah.

"Ini pemerintah sudah memberikan stimulus, sudah memfasilitasi, tetapi tidak bisa tergantung pemerintah sendiri. Para pekerjanya sendiri harus sungguh-sungguh juga belajarnya, supaya menyerap ilmunya dengan baik. Sehingga jika lapangan kerja tersedia, bisa langsung match dengan lapangan pekerjaan," jelasnya.