Insentif Dapur MBG Rp6 Juta Disetop jika Layanan Tak Sesuai Standar

03 Apr 2026, 13:20 WIB

Trio Hamdani

Insentif Dapur MBG Rp6 Juta Disetop jika Layanan Tak Sesuai Standar

Puluhan warga Medan Kota geruduk dapur MBG Jalan Turi (IDN Times/Eko Agus Herianto)

Intinya Sih

BGN menerapkan sistem 'no service, no pay' dalam Program Makan Bergizi Gratis, di mana insentif Rp6 juta per hari hanya diberikan jika layanan SPPG memenuhi standar operasional.
Mitra wajib menjaga fasilitas dan kebersihan setiap hari karena seluruh risiko operasional menjadi tanggung jawab mereka demi menjamin keamanan pangan serta keberlanjutan program MBG.
Kebijakan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang melalui pengelolaan gizi yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan adanya pengawasan ketat terhadap skema insentif bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf menjelaskan, sistem tersebut menerapkan prinsip disiplin "no service, no pay" yang berarti pembayaran hanya akan dilakukan jika layanan benar-benar tersedia.

"Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).

1. Insentif Rp6 juta per hari bisa hangus jika standar tak terpenuhi

Salah satu dapur SPPG dapur MBG yang disetop beroprasi di Magetan. IDN Times/Riyanto.

Insentif sebesar Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan jika fasilitas mitra tidak memenuhi standar operasional atau tidak siap digunakan. Hak mitra atas dana tersebut akan otomatis gugur apabila SPPG dinyatakan gagal beroperasi karena alasan tertentu.

"Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," ujar Rufriyanto.

Mekanisme tersebut sengaja diterapkan sebagai alat pemaksa kepatuhan agar mitra selalu menjaga kualitas layanan dan sanitasi. Sanksi penghentian insentif akan dilakukan seketika jika ditemukan masalah serius.

Masalah yang dimaksud seperti kontaminasi bakteri E.Coli pada filter air, saluran pembuangan yang mampet, kerusakan mesin pendingin yang menyebabkan daging busuk, hingga ketiadaan sertifikat higienitas dari Kementerian Kesehatan.

2. Seluruh risiko operasional ditanggung oleh mitra

Sekolah di Pamekasan tolak MBG berisi lele mentah/@andreli_48

Mitra diharuskan disiplin menjaga fasilitas setiap hari karena seluruh risiko operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Itu dilakukan demi menjamin keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam program MBG tetap terjaga.

Dia menilai kebijakan itu adalah bagian dari transformasi tata kelola publik. Meski masih memerlukan penyesuaian di lapangan, dia menegaskan kerja sama dengan SPPG memiliki nilai strategis yang besar bagi masyarakat.

"Program MBG melalui skema kemitraan SPPG ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional, namun menafikan nilai strategisnya hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual," kata dia.

3. Investasi jangka panjang untuk kualitas hidup generasi mendatang

Pembagian MBG di SMP N 3 Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

BGN mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan yang dibuat sebagai upaya mengalihkan beban belanja modal menjadi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup generasi masa depan.

"Dengan menelaah kebijakan ini secara cerdas dan melampaui sekadar retorika di permukaan, kita akan melihat bahwa instrumen ini bukan tentang keuntungan sepihak, melainkan tentang gotong royong patriotik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang mandiri dan kompetitif," ujarnya.