Iran Temukan Cadangan Gas 7,5 Triliun Kaki Kubik di Provinsi Fars

Menteri Minyak Iran, Mohsen Paknejad, menjelaskan bahwa gas alam yang ditemukan di lapangan baru ini tergolong sweet gas atau gas manis dengan kadar pengotor sulfur yang sangat rendah. Karakteristik alami tersebut secara signifikan menurunkan biaya pengembangan maupun operasional pemrosesan di fasilitas pengilangan. Paknejad menegaskan bahwa otoritas energi Iran berencana memulai pengembangan sumber daya alam ini sesegera mungkin.

Selain memuat cadangan gas alam yang melimpah, lapangan energi di Provinsi Fars ini juga menyimpan deposit kondensat gas dalam jumlah besar. Paknejad menyebut potensi kondensat tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi baru hingga puluhan miliar dolar AS bagi kas negara. Perkiraan cadangan gas yang dapat dipulihkan sebesar 5,7 triliun kaki kubik ini setara dengan pasokan produksi satu fase di lapangan South Pars selama 15 tahun.

Paknejad menekankan signifikansi temuan ini bagi ketahanan energi nasional Iran di tengah gejolak pasar global. "Cadangan gas yang dapat dipulihkan dari lapangan ini setara dengan pasokan satu fase South Pars selama sekitar 15 tahun," ujar Paknejad sebagaimana dilansir Anadolu Agency. Penemuan ini menambah inventaris cadangan hidrokarbon nasional yang sangat dibutuhkan untuk menutupi defisit energi dalam negeri.

Penemuan cadangan gas baru ini terjadi di saat Iran berjuang keras memulihkan kapasitas produksi energi nasional yang rusak akibat perang. Serangan militer yang bermula sejak akhir Februari lalu telah merusak berbagai infrastruktur penting, termasuk fasilitas pengolahan di kompleks South Pars. Kerusakan hebat tersebut sempat menghilangkan hampir seperempat dari total kapasitas produksi gas harian Iran.

Serangan militer yang memicu kerusakan infrastruktur sempat memotong produksi gas Iran hingga sekitar 230 juta meter kubik per hari. Pada Juli lalu, pejabat senior pemerintah Iran menyatakan target pemulihan kapasitas produksi sebesar 100 juta meter kubik per hari secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Kendati beberapa fasilitas berhasil diperbaiki, pemerintah tetap memperingatkan masyarakat akan potensi krisis gas pada musim dingin mendatang.

Tekanan produksi energi ini membuat pemerintah mengimbau seluruh warga untuk memangkas konsumsi gas secara drastis. Penemuan di Provinsi Fars memberikan harapan jangka panjang bagi sektor energi domestik, meskipun proses ekstraksi hingga siap didistribusikan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Keterbatasan modal dan teknologi akibat sanksi Barat menjadi tantangan utama yang harus dihadapi industri migas Iran saat ini.

Eskalasi konflik antara Tehran dan Washington juga merembet ke jalur pelayaran strategis Selat Hormuz yang menjadi urat nadi perdagangan migas dunia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi setelah mengunggah gambar peta yang mengklaim perairan Selat Hormuz sebagai wilayah baru Amerika Serikat di platform Truth Social. Langkah provokatif tersebut langsung direspons keras oleh pejabat tinggi keamanan nasional Iran yang menolak mentah-mentah klaim kedaulatan tersebut.

Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei, mengkritik tajam klaim sepihak yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat. "Jarak antara ketidakmampuan Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dan klaim kepemilikannya lebih besar daripada jarak 7.000 mil antara Washington dan Selat itu sendiri," tegas Rezaei. Rezaei juga menyindir retorika Washington dengan menambahkan, "Selamat datang di tatanan pasca-Amerika di Teluk Persia."

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, bersiap mengumumkan paket sanksi ekonomi paling ketat dalam sejarah untuk menekan sektor minyak Iran. Rezaei memperingatkan negara-negara tetangga di kawasan Teluk agar tidak terlibat dalam perang ekonomi yang dilancarkan Washington. Ia menegaskan bahwa negara mana pun yang membantu blokade Amerika Serikat akan dianggap sebagai musuh oleh Tehran.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa penerapan sanksi sekunder oleh Amerika Serikat tidak memiliki landasan hukum internasional yang sah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyampaikan kritik tersebut melalui akun media sosial miliknya untuk merespons ancaman pembatasan perdagangan migas. Pihak Iran menuduh Washington terus mempergunakan sanksi ekonomi sebagai alat tekanan politik yang melanggar hukum antarnegara.

Meski retorika kedua negara memanas, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan keterbukaan Teheran terhadap jalur diplomasi demi menyelesaikan perselisihan tanpa mengorbankan kehormatan nasional. Sebelumnya, Iran dan AS sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Juni lalu melalui mediasi Pakistan dan Qatar untuk menghentikan permusuhan. Namun, proses perundingan lanjutan kini mengalami kebuntuan akibat perselisihan aturan navigasi di Selat Hormuz.