Izin Tambang untuk NU dalam Proses Administrasi di ESDM
- Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk Nahdlatul Ulama (NU) sedang dalam proses administrasi.
- Rekomendasi pemberian IUPK kepada NU berasal dari BKPM, namun tetap di bawah wewenang Kementerian ESDM.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk Nahdlatul Ulama (NU) sedang dalam proses administrasi.
Organisasi masyarakat (ormas keagamaan) tersebut telah mengajukan konsesi lahan tambang kepada pemerintah untuk mengeksploitasi sumber daya tambang.
“(Izin tambang untuk NU) lagi diurus. Dalam proses administrasi,” kata Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
1. Kementerian ESDM terima rekomendasi dari BKPM
Arifin menjelaskan, rekomendasi pemberian IUPK kepada NU berasal dari pihak Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, dia menjelaskan pertambangan tetap di bawah wewenang Kementerian ESDM.
“Pertambangan tetap di kita. Kalau investasi itu kan semuanya dari BKPM,” ujar dia.
2. IUPK untuk NU diperkirakan terbit tahun ini
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia itu mengungkapkan, proses perizinan tambang untuk NU sedang berlangsung dan diharapkan dapat selesai pada tahun ini.
“Dalam berproses. Kayaknya iya (tahun ini IUPK untuk NU terbit),” ujar Arifin.
3. Kementerian ESDM tunggu pengajuan dari ormas lain
SelainNU, Arifin menuturkan, pihaknya masih menunggu pengajuan dari organisasi lain. Untuk Muhammadiyah, dia menyatakan, jatah izin tambang tersedia.
“Kita lagi tunggu (pengajuan dari ormas keagamaan lain),” ucap Arifin.
