Jelang Akhir Jabatan, Jokowi Minta Belanja APBN Dikebut

29 Nov 2023, 13:08 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam acara penyerahan Digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 dioptimalkan, jelang masa jabatannya berakhir. Jokowi ingin APBN yang dibelanjakan tahun depan bisa menjadi fondasi yang kuat buat pemerintahan berikutnya, yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023).

"2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga, saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. Yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah mendatang," kata Jokowi dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden.

1. Jokowi titipkan empat pesan soal penggunaan anggaran

Terkait pelaksanaan APBN 2024, Jokowi berpesan agar anggaran yang telah diberikan dapat digunakan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran.

"Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi, apalagi, tutup celah itu," tegasnya.

Ketiga, Jokowi meminta anggaran yang telah didistribusikan ke kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dapat dieksekusi segera.

"Eksekusinya sesegera mungkin. Jadi, ini bolak-balik juga saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu, realisasi. Realisasikan secepat-cepatnya," ujarnya.

Keempat, Jokowi meminta seluruh jajaran di pemerintahan dapat mempersiapkan antisipasi terhadap ketidakpastian melalui kebijakan automatic adjustment. Dalam hal ini penyesuaian harus dilakukan dengan lincah untuk menyikapi perubahan-perubahan yang ada.

2. Pemerintah gelontorkan belanja sebesar Rp3.325,1 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara penyerahan Digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah dan DPR RI sepakat belanja negara di 2024 mencapai Rp3.325,1 triliun.

"Ini artinya tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menerangkan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun. Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan memakan cukup besar alokasi APBN.

Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara.

"Belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Republik Indonesia," kata Sri Mulyani.

3. APBN 2024 dukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

IDN Times/Arief Rahmat

Sri Mulyani menyatakan 2024 adalah tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi menuju Indonesia maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya.

"APBN 2024 disahkan secara tepat waktu melalui proses legislasi, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di dalam proses pembahasan dan kemudian persetujuan APBN 2024 yang berjalan secara baik," tuturnya.

APBN, lanjut Sri Mulyani, juga selalu diaudit secara independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga prinsip akuntabilitas publik berjalan.

"APBN yang ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang, tentu menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani.