Jepang-Inggris Masuk Jurang Resesi, RI Lakukan Langkah Antisipasi
Jakarta, IDN Times - Jepang dan Inggris mengalami resesi teknis pada akhir tahun lalu. Di tengah resesi dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu, Indonesia melakukan langkah antisipasi.
Ekonomi Jepang dan Inggris pada kuartal terakhir 2023 tercatat susut. Jepang dan Inggris mengalami kontraksi dua kuartal berturut-turut.
Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut memberikan sinyal bahwa Jepang dan Inggris akan masuk ke dalam resesi secara teknikal. Meski begitu, terlalu dini untuk menilai kedua negara tersebut akan memasuki kondisi resesi ekonomi.
Menurut National Bureau of Economic Research (NBER), resesi sendiri secara luas dapat diartikan sebagai penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan, dan biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, serta penjualan grosir-eceran.
1. PDB Jepang dan Inggris terkontraksi
Dikutip dari Financial Strandard, menurut Cabinet Office, produk domestik bruto (PDB) Jepang mengalami kontraksi 0,4% dalam tiga bulan terakhir 2023. Perekonomian negara ini telah mengalami konstraksi 2,9% antara Juli-September 2023.
Sedangkan PDB Inggris, menurut Office for National Statistics, terkontraksi 0,3% pada kuartal IV-2023, meningkat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 0,1%.
Adapun perlambatan ekonomi pada kuartal tersebut didorong sektor jasa, produksi, dan konstruksi. Sektor jasa mencatat pertumbuhan negatif selama tiga kuartal berturut-turut.
Sementara subsektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor mendorong penurunan aktivitas sebesar 0,6% pada kuartal IV. Adapun konsumsi rumah tangga susut 0,1% pada kuartal terakhir akibat dari rendahnya pengeluaran untuk rekreasi dan budaya, aneka barang dan jasa, serta transportasi.
2. Pemerintah RI monitor dampak perlambatan ekonomi global
Mencermati kondisi global, pemerintah Indonesia melakukan monitoring dampak transmisi perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, khususnya Jepang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Jepang, seperti pada aspek investasi dan ekspor-impor.
"Jepang menjadi salah satu tujuan utama ekspor bagi Indonesia dengan komoditas utama ekspor batu bara, komponen elektronik, nikel dan otomotif," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/2/2024).
Tercatat, ekspor Indonesia ke Jepang sepanjang 2023 berada pada peringkat ke-4, dengan total mencapai 18,8 miliar dolar AS. Sementara Foreign Direct Investment Jepang ke Indonesia pada tahun lalu juga di peringkat ke-4 dengan total sebesar 4,63 miliar dolar AS.
3. Langkah antisipasi yang dilakukan Indonesia
Meski perekonomian nasional hingga saat ini masih menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan yang solid ditopang permintaan domestik yang terus tumbuh dan dijaga dengan inflasi yang terkendali, pemerintah tetap mengambil sejumlah langkah antisipasi terhadap risiko ekonomi global tersebut. Ini dilakukan demi menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil.
Susiwijono mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Hal ini guna menjaga ketahanan sektor eksternal yakni neraca dagang.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah dan beranggotakan para Menteri terkait serta pelaku usaha.
Satuan tugas tersebut akan berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional guna memperkuat neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya penjajakan dalam rangka membuka pasar baru untuk pengembangan ekspor.
Hingga saat ini telah dibentuk 6 Kelompok Kerja dalam satgas tersebut berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing, di antaranya Pokja 1 (Bidang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya dan Industri Ekspor), Pokja 2 (Bidang Diplomasi, Promosi dan Pengembangan Pasar Ekspor).
Ada juga Pokja 3 (Bidang Simplifikasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Proses Bisnis dan Layanan Ekspor), Pokja 4 (Bidang Pembiayaan Ekspor), Pokja 5 (Bidang Peningkatan Ekspor UMKM), serta Pokja 6 (Bidang Regulasi).
Sementara itu, meski neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 masih melanjutkan tren surplus 45 bulan berturut-turut sebesar 2,02 miliar dolar AS yang didukung oleh kinerja sektor nonmigas sebesar 3,32 miliar dolar AS, namun kinerja sektor migas masih menunjukkan defisit sebesar 1,30 miliar dolar AS.
"Hal tersebut menjadi salah satu concern pemerintah, khususnya tim Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Untuk itu, masing-masing pokja saat ini tengah menyusun rencana kerja berupa quick win, rencana jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang guna mengatasi hal tersebut," tuturnya.
Satgas tersebut juga telah menentukan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia, yakni Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam.
Adapun produk ekspor prioritas yang ditetapkan mulai dari ikan dan olahan ikan, sarang burung walet, kelapa dan kelapa olahan, kopi dan rempah olahan, bahan nabati dan margarin, kakao, makanan olahan, bungkil dan pakan ternak, semen, produk kimia, karet dan produk dari karet, kulit dan produk dari kulit, pulp dan kertas, TPT dan alas kaki, logam mulia dan perhiasan, mesin-mesin, elektronik, otomotif, furnitur, serta mainan.
Di samping mengoptimalkan potensi pasar yang telah ditentukan tersebut, Satgas Peningkatan Ekspor juga fokus memperluas akses pasar dengan mendorong penyelesaian perundingan perjanjian khususnya Indonesia-EU CEPA, peluang Indonesia masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
