Jokowi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai BNN, Ini Rinciannya

08 Agu 2024, 08:34 WIB

Trio Hamdani

Badan Narkotika Nasional (dok. BNN)

Intinya sih...

Presiden Jokowi menandatangani Perpres 78/2024 yang mengatur tunjangan kinerja Pegawai BNN.
Kepala BNN mendapat tunjangan kinerja sebesar 150% dari tertinggi di lingkungan BNN.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2024 yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Perpres tersebut ditetapkan dengan pertimbangan BNN telah memenuhi kriteria untuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) sesuai capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Narkotika Nasional telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja,” bunyi Perpres 78/2024 yang diundangkan 6 Agustus 2024, dikutip IDN Times, Kamis (8/8/2024).

1. Kepala BNN dapat tukin Rp49,86 juta

Gedung BNN (Dok. MenPAN-RB)

Pasal 5 dalam beleid tersebut menyatakan, Kepala BNN diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan BNN.

Merujuk pada lampiran perpres tersebut, tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan BNN Rp33.240.000 (kelas jabatan 17). Jadi, tunjangan kinerja Kepala BNN sebesar Rp49.860.000 per bulan.

2. Tunjangan kinerja tak diberikan dalam kondisi tertentu

Ilustrasi ASN (Dok. Humas Pemkot Bandung)

Perpres tersebut menetapkan beberapa kondisi, di mana tunjangan kinerja tidak akan diberikan kepada pegawai BNN. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7, yang mana tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai BNN dalam kondisi sebagai berikut:

Pegawai yang tidak memegang jabatan tertentu tidak berhak menerima tunjangan kinerja.
Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya juga tidak menerima tunjangan kinerja selama masa pemberhentian atau penonaktifan tersebut.
Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dan diberikan uang tunggu, namun belum diberhentikan sebagai pegawai, tidak menerima tunjangan kinerja.
Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sedang dalam masa bebas tugas untuk persiapan masa pensiun juga tidak menerima tunjangan kinerja.