Kaleidoskop 2024: Lahirnya Danantara, Temasek Made in Indonesia
- Superholding BUMN Danantara akan menaungi dan mengelola aset tujuh BUMN raksasa plus INA
- Danantara akan mengelola aset hingga Rp9.049 triliun pada tahap awal, dengan rencana pengelolaan aset lebih besar lagi di masa depan
Jakarta, IDN Times - Salah satu program besutan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sorotan setelah dirinya dilantik adalah pembentukan Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Danantara disebut-sebut sebagai cikal-bakal superholding BUMN. Prabowo juga menempelkan status Badan Pengelola Investasi (BPI) pada Danantara, menjadi BPI Danantara.
Dalam dokumen perkenalan dasar Danantara, lembaga itu akan menaungi dan mengelola aset tujuh BUMN raksasa. Begitu juga dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).
Dengan menaungi tujuh BUMN raksasa plus INA, Danantara akan mengelola aset jumbo hingga 571,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), setara Rp9.049 triliun hanya untuk tahap awal.
Kemudian dalam beberapa tahun ke depan, Danantara diprediksi akan bisa mengelola aset lebih besar lagi mencapai 982 miliar dolar AS atau Rp15.547 triliun.
1. Sudah disebut-sebut di masa kampanye Prabowo-Gibran
Superholding BUMN menjadi kata kunci yang kerap disebutkan dalam kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, sebelumnya ada wacana Kementerian BUMN berubah menjadi badan untuk transformasi kelembagaan BUMN.
Pada 25 September 2024 lalu, Dewan Penasihat Presiden Terpilih, Burhanuddin Abdullah mengatakan, kabinet Prabowo akan mengoptimalkan lagi penerimaan negara dengan mengubah kelembagaan yang ada. Pertama, membentuk Kementerian atau Badan Penerimaan Negara, dan kedua melakukan transformasi kelembagaan BUMN.
“BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul, jumlahnya itu ternyata 1 triliun dolar AS, around 60 percent dari PDB kita. Tetapi ya sumbangannya barangkali sekarang ini harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan, sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen,” tutur Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025.
2. Mau sontek Temasek
Kemudian, pada 11 Oktober 2024, Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Laode Masihu mengatakan, Prabowo ingin menyontek Temasek milik Singapura.
“Benchmark-nya banyak tapi yang paling dekat kayak Temasek. Kira-kira kayak Temasek seperti itu,” ujar Laode, dilansir ANTARA.
Prabowo juga ingin menyontek pemerintah China dalam mengelola perusahaan milik negara.
"Ada juga yang di China kan sama juga mereka jadi profesional aja di situ dan fokusnya adalah ekonomi. Nah presiden terpilih (Prabowo), dia punya alam pikiran seperti itu. Jadi saya hanya menurunkan dalam bentuk data, dan kemudian dalam bentuk-bentuk program," ujar Laode.
Temasek adalah holding yang bergerak pada investasi milik pemerintah Singapura. Perusahaan itu didirikan pada 1974 untuk mengelola aset pemerintah, yakni badan usaha yang berada di bawah Kementerian Keuangan Singapura.
3. Pada siapa BUMN bernaung setelah ada Danantara?
Dalam profil singkat Danantara, lembaga itu nantinya akan menaungi tujuh BUMN, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan MIND ID.
Lantas, bagaimana dengan nasib Kementerian BUMN? Pada 7 November 2024 lalu, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, hadirnya Danantara adalah bukti bahwa tujuh BUMN yang akan dikelola lembaga tersebut memiliki kinerja yang baik.
Sementara itu, Erick mengatakan, dirinya akan terus melanjutkan restrukturisasi BUMN yang belum sehat sepenuhnya.
“Artinya apa? kinerja kita yang selama ini diapresiasi, di mana tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat. Nah sisanya nanti, kembali, memang garis tangan saya, restrukturisasi. Memang garis tangannya gitu,” kata Erick di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dengan menaungi tujuh BUMN raksasa plus INA, Danantara akan mengelola aset hingga Rp9.049 triliun pada tahap awal. Menurut Erick, hal itu bukan berarti Danantara hanya mengelola BUMN dengan aset yang besar, sementara Kementerian BUMN hanya mengelola BUMN kecil.
Dia mengatakan, selama ini Kementerian BUMN sukses mendorong kinerja BUMN, sampai bisa mencetak dividen terbesar dalam sejarah.
“Saya gak bisa ngomong kecil dan besar, selama ini saya di BUMN itu memang garis tangannya restrukturisasi, yang tidak sehat jadi pada sehat, ya kan? Bahkan dividennya Rp90 triliun, terbesar sepanjang sejarah,” ucap Erick.
Erick mengatakan, sebagai pembantu presiden, dirinya mendukung penuh pembentukan entitas tersebut.
“Jadi itu gak apa-apa, itu kan yang penting kita itu pembantu presiden, kita ini harus loyal kepada beliau,” kata Erick.
4. Tugas Danantara masih 'abu-abu'
Pada pertengahan November lalu, Danantara yang dipimpin Muliaman Hadad secara bergantian memanggil BUMN yang akan dikelolanya, mulai dari BRI, Telkom, MIND ID, hingga PLN. Muliaman sendiri tak menjelaskan lebih rinci mengenai tugas Danantara yang akan mengelola aset tujuh BUMN dan juga INA yang merupakan sovereign wealth fund Indonesia.
“Belum, nanti kita satu-satu dulu bagaimana transisi tujuh ini akan berjalan,” ucap Muliaman di kantor Danantara, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Namun, dia mengatakan, jumlah BUMN yang akan dikelola asetnya akan bertambah di masa depan.
“Sementara tujuh ini. Nanti, akan ada waktunya nanti ada tambahan,” kata Muliaman.
5. Danantara bakal diluncurkan secara resmi pada awal 2025
Rencananya, Danantara akan diluncurkan secara resmi oleh Prabowo pada awal 2025. Peluncuran itu molor dari rencana sebelumnya pada 8 November 2024.
Sebagai badan yang menangani investasi pemerintah, Danantara akan mengelola aset pemerintah di luar APBN. Namun, dalam proses kerjanya, Danantara juga akan mendapatkan anggaran operasional dari APBN 2025.
Pada 6 November 2024 lalu, Muliaman mengatakan, untuk memperkuat posisi BPI Danantara, pemerintah perlu menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) BUMN. Namun, untuk sementara waktu, payung hukum Danantara adalah Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi pada akhir November lalu mengatakan, payung hukum dari sisi Danantara sudah final.
"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat, kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," kata dia.
Seiring rampungnya beleid tersebut, Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad dan wakilnya, Kaharuddin Djenod menyerahkan payung hukum lembaganya ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
Selanjutnya, Danantara segera melakukan struktur organisasi, sehingga lembaganya bisa segera berjalan.
"Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB," tuturnya.
