Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Kementerian dan Lembaga Rp129 T
- Pembukaan blokir untuk K/L yang dukung program prioritas pemerintah
- Realisasi belanja negara per Mei capai Rp1.016,3 triliun
- APBN alami defisit Rp21 triliun per Mei
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan melaporkan telah mulai membuka blokir anggaran 99 kementerian/lembaga (KL). Hingga saat ini, total anggaran yang telah dibuka mencapai Rp129 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan pembukaan blokir anggaran difokuskan dan diprioritaskan untuk KL yang baru terbentuk di bawah Kabinet Merah Putih, serta KL hasil restrukturisasi. Dana yang dicairkan digunakan untuk mendukung belanja pegawai dan operasionalisasi KL tersebut.
"Kami memang sudah mulai membuka blokir anggaran. Fokus utama kami adalah pada kementerian dan lembaga baru, atau yang merupakan hasil restrukturisasi, terutama yang berkaitan dengan belanja pegawai dan operasionalisasi. Hal ini kami upayakan untuk segera dipenuhi," ujar Luky dikutip, Rabu (18/6/2025).
1. Pembukaan blokir untuk K/L yang dukung program prioritas pemerintah
Selain itu, pembukaan blokir menyasar KL yang menjalankan atau mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti sektor pendidikan, pertanian, termasuk program cetak sawah dan pembangunan infrastruktur.
"Contohnya untuk pendidikan, pertanian, cetak sawah, dan infrastruktur. Itu pun kami dukung sepenuhnya sesuai dengan arahan Presiden," tambahnya.
Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 mengarahkan agar anggaran kementerian/lembaga diefisiensi sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) turut diefisiensi sebesar Rp50,59 triliun.
2. Realisasi belanja negara per Mei capai Rp1.016,3 triliun
Lebih rinci, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun hingga 31 Mei 2025. Namun demikian, angka itu baru mencakup 28,1 persen dari target belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025.
Realisasi belanja negara terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp322 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat terbagi dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp368,5 triliun.
3. APBN alami defisit Rp21 triliun per Mei
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp21 triliun pada akhir Mei 2025 atau mencakup 3,4 persen dari target defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun. APBN kembali ke jalur defisit setelah tercatat suprlus pada bulan lalu.
Secara rinci, realisasi pendapatan negara mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN. Angka ini terbagi dalam pendapatan perpajakan sebesar Rp806,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp188,7 triliun.
Sementara penerimaan perpajakan sebesar Rp806,2 triliun, terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp122,9 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun pada akhir Mei 2025.
