Kemenkeu Lanjutkan Efisiensi Anggaran di 2026

Suahasil menyatakan, Kemenkeu akan terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran agar penggunaannya semakin optimal. Berkat inisiatif tersebut, Kemenkeu diperkirakan berhasil menghemat anggaran yang tidak diperlukan sebesar Rp3,53 triliun sepanjang periode 2020–2025.

"Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sumber daya di Kemenkeu terus kami kelola secara efisien. Jika kita lakukan benchmarking sejak 2020, telah mampu mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan. Total, estimasi efisiensi anggaran dari 2020 hingga 2025 mencapai Rp3,53 triliun," ujar Suahasil.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Suahasil mengungkapkan telah terjadi pengurangan jumlah pegawai dari 82.468 orang pada 2019 menjadi 77.412 orang saat ini. Rekrutmen pegawai baru dilakukan secara selektif, dengan penekanan pada peningkatan kompetensi.

"Pada 2019, jumlah pegawai Kementerian Keuangan tercatat sebanyak 82.468 orang. Kini, jumlahnya menjadi 77.412. Kebijakan SDM kami mencakup rekrutmen pegawai baru secara selektif, perhatian terhadap komposisi SDM, peningkatan kompetensi, penguatan budaya kerja, peningkatan kesejahteraan (well-being), manajemen yang baik, serta pengembangan digital workplace agar pegawai kami dapat menjadi lebih kompeten dan bekerja secara digital," jelas Suahasil.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Ketentuan detail terkait efisiensi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

Aturan ini memuat belasan item belanja negara yang harus dihemat besaran anggarannya oleh setiap kementerian atau lembaga (K/L). Adapun item belanja dalam belanja barang dan belanja modal yang bisa diefisiensikan itu terdiri dari 15 item, berikut ini rinciannya:

1. alat tulis kantor;

2. kegiatan seremonial;

3. rapat, seminar, dan sejenisnya;

4. kajian dan analisis;

5. diklat dan bimtek;

6. honor output kegiatan dan jasa profesi;

7. percetakan dan souvenir;

8. sewa gedung, kendaraan, dan peralatan;

9. Lilisensi aplikasi;

10. Jasa konsultan;

11. Bantuan pemerintah;

12. Pemeliharaan dan perawatan;

13. Perjalanan dinas;

14. Peralatan dan mesin

15. Infrastruktur