Kemenkeu Prioritaskan SBN Domestik untuk Biayai Utang 2027

19 Agu 2026, 23:00 WIB

Intinya Sih

Kemenkeu memprioritaskan penerbitan SBN domestik pada 2027 untuk mengurangi risiko eksternal, dengan target pembiayaan utang Rp876,3 triliun.
Kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi lewat SBN Rp779,9 triliun dan pinjaman neto Rp96,3 triliun, termasuk untuk menutup defisit APBN Rp671,2 triliun.
Pemerintah mengelola utang aktif, menyeimbangkan tenor, mendiversifikasi instrumen dan investor guna menghadapi ketidakpastian global serta menjaga rasio utang terhadap PDB aman.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik sebagai strategi pembiayaan utang pemerintah pada 2027. Langkah ini ditempuh untuk memitigasi risiko eksternal, sekaligus menjaga rasio utang tetap pada level aman.

Dalam buku nota keuangan II, pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada 2027 sebesar Rp876,3 triliun, naik 0,9 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp868,1 triliun. Kebutuhan tersebut terutama akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp779,9 triliun dan pinjaman neto Rp96,3 triliun.

Utang tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit APBN tahun depan yang dirancang sebesar 2,40 persen atau Rp671,2 triliun.

1. Kemenkeu siapkan berbagai strategi penarikan utang untuk RAPBN 2027
ilustrasi utang (freepik.com/freepik)
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan, terdapat tiga strategi utama pembiayaan APBN 2027. Salah satunya adalah memprioritaskan penerbitan SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal.
"Kami dari Kementerian Keuangan dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur. Yang pertama, memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal," kata Ferry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
2. Rasio utang terhadap PDB dipastikan dalam batas aman
ilustrasi membayar utang (freepik.com/rawpixel.com)
Menurut Ferry, penerbitan SBN dalam denominasi valuta asing (valas) sangat dipengaruhi pergerakan nilai tukar.
Sebab, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran utang dalam rupiah sehingga pada akhirnya berpotensi menambah biaya pembiayaan pemerintah.
Selain memprioritaskan pasar domestik, pemerintah akan menjalankan pengelolaan utang secara aktif atau active debt management.
"Salah satunya melalui liability management untuk mengoptimalkan struktur utang dan menekan biaya bunga," bebernya.
Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan antara pembiayaan utang berjangka pendek dan panjang. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan risiko pada tenor tertentu.
"Dengan strategi ini, rasio utang terhadap PDB akan terus berada pada sisi aman," ujar Ferry.
3. Ketidakpastian ekonomi global turut jadi tantangan bagi pembiayaan pemerintah
ilustrasi mencatat utang (freepik.com/rawpixel.com)
Meski demikian, Ferry mengakui, ketidakpastian global masih menjadi tantangan bagi pembiayaan pemerintah dan arus modal ke dalam negeri.
Untuk menarik aliran modal ke aset rupiah, pemerintah juga memperhatikan tingkat imbal hasil atau yield SBN.
Dalam pengelolaan risiko portofolio, pemerintah akan melakukan diversifikasi dari sisi tenor, jenis instrumen, serta denominasi atau mata uang. Pemerintah juga akan memperluas basis investor untuk memitigasi risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan refinancing risk dengan biaya yang tetap efisien.
"Dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN secara optimal, di tengah dinamika pasar keuangan global, pemerintah menerapkan strategi penerbitan instrumen yang fleksibel, terukur, dan oportunistik dengan memprioritaskan pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar keuangan," jelasnya.