Kemenkeu Usulkan Pagu Anggaran Rp49,8 Triliun pada 2027
- Kemenkeu mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun kepada Komisi XI DPR, untuk menjalankan lima program utama dan mendukung prioritas strategis pemerintah.
- Porsi terbesar, Rp45,81 triliun, dialokasikan bagi dukungan manajemen, termasuk pengembangan SINSW, SIPN, Coretax, dan sistem penanganan tindak pidana perpajakan.
- Program penerimaan negara memperoleh Rp3,62 triliun, sementara program lain mendukung penjaminan energi, investasi, kebijakan fiskal, serta peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Koperasi Merah Putih.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan lima program utama guna mendukung berbagai prioritas dan kegiatan strategis pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, usulan pagu anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (7/9/2026). Ia pun meminta persetujuan DPR RI atas pagu anggaran Kemenkeu untuk tahun depan.
“Bapak-Ibu, Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,80 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).
1. Rincian kebutuhan anggaran Kemenkeu
Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas PFII. (IDN Times/Triyan). Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencapai Rp45,81 triliun.
Program tesebut mencakup berbagai kegiatan untuk mendukung operasional sekaligus memperkuat sistem di lingkungan Kemenkeu. Salah satunya, pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis.
Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN), implementasi Coretax, serta pengembangan sistem penanganan tindak pidana di bidang perpajakan atau Tax Crime Handling System.
2. Program pengelolaan penerimaan negara dapat pagu Rp3,62 triliun
Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara itu, program pengelolaan penerimaan negara mendapatkan pagu awal sebesar Rp3,62 triliun. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara melalui integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, termasuk mendukung hilirisasi industri strategis.
Kemenkeu juga akan memperkuat pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional serta memperkuat Joint Task Force on Illegal Goods dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
Selain itu, program ini mencakup penggalian potensi dan pengawasan PNBP sumber daya alam migas untuk mendukung peningkatan lifting migas. Dari sisi pelayanan, Kemenkeu akan melakukan sentralisasi layanan perpajakan serta transformasi pengawasan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).
3. Ada program untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan Kopdes
Tumpukan beras berbagai merek dijual di Kopdes Pendrikan Lor Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto) Selanjutnya, program pengelolaan perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko memperoleh pagu awal sebesar Rp267,58 miliar. Program tersebut, antara lain mencakup penjaminan pemerintah untuk mendukung kemandirian energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar yang terintegrasi.
Kemenkeu juga akan mendorong percepatan investasi infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif. Di bidang pengelolaan kekayaan negara, program ini mencakup optimalisasi layanan lelang untuk mendukung penerimaan negara, optimalisasi PNBP melalui kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN), serta pengembangan peta tematik BMN.
Kemudian, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi mendapatkan pagu awal sebesar Rp78,86 miliar.
"Program ini diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk harmonisasi debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi serta mendukung hilirisasi industri strategis," tuturnya.
Kegiatan lainnya, mencakup kebijakan dampak ekspor sektor strategis, kebijakan nilai pabean hasil perundingan internasional, optimalisasi PNBP sektor telekomunikasi, serta penyusunan grand design ekosistem profesi penunjang sektor keuangan. Kemenkeu juga akan memperkuat tata kelola kerja sama pembangunan internasional.
Adapun program pengelolaan belanja negara mendapatkan pagu awal sebesar Rp23,78 miliar. Program ini antara lain diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap prioritas pemerintah dalam pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ucapnya.
Selain itu, program ini mencakup penguatan regulasi pembiayaan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta optimalisasi penganggaran dan PNBP melalui modernisasi sistem aplikasi. Kemenkeu juga akan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kebijakan penganggaran dan jaminan sosial.
