Kementerian Hukum Sederhanakan Layanan Badan Hukum

22 Oct 2026, 23:42 WIB2 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Kementerian Hukum Sederhanakan Layanan Badan Hukum

Ditjen AHU Kemenkum menyatakan komitmen untuk memudahkan legalitas usaha. (Dok. Kemenkum).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kementerian Hukum berkomitmen menyederhanakan layanan badan hukum agar legalitas tidak menghambat pertumbuhan UMKM dan wirausaha sosial.
Legalitas usaha dinilai dapat meningkatkan kredibilitas, membangun kepercayaan mitra, serta membuka akses terhadap pendanaan dan kerja sama.
Ditjen AHU menyediakan beberapa pilihan badan hukum, tetapi pengembangan usaha juga membutuhkan akses pasar, pendanaan, kapasitas, dan kemitraan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Oktober 2021

Layanan Perseroan Perorangan diluncurkan. Pendirian perseroan oleh satu orang dimungkinkan tanpa akta notaris sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

November 2024

Pemerintah mulai menyediakan mekanisme pencatatan wirausaha sosial.

2026

Kebijakan pencatatan wirausaha sosial diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Kamis (22/10/2026)

Widodo menyampaikan komitmen Kementerian Hukum untuk menyederhanakan layanan legalitas dalam keterangan resmi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian Hukum berkomitmen menyederhanakan layanan badan hukum dan memperluas akses legalitas bagi UMKM serta wirausaha sosial.
Who?
Kementerian Hukum, Ditjen Administrasi Hukum Umum, UMKM, dan wirausaha sosial terlibat dalam upaya perluasan akses legalitas.
Where?
Upaya tersebut berlaku di Indonesia, termasuk bagi wirausaha sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda.
When?
Komitmen itu disampaikan dalam keterangan resmi pada Kamis (22/10/2026). Mekanisme pencatatan wirausaha sosial mulai tersedia pada November 2024.
Why?
Legalitas diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas usaha, membangun kepercayaan mitra, serta membuka peluang akses pendanaan dan kerja sama.
How?
Ditjen AHU menyediakan beberapa bentuk badan hukum, termasuk Perseroan Perorangan, perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian Hukum ingin membuat urusan legalitas lebih mudah untuk UMKM dan wirausaha sosial. Widodo bilang legalitas membantu usaha dipercaya dan mendapat pendanaan. Pemerintah juga menyediakan beberapa bentuk badan hukum. Sekarang, usaha tidak hanya perlu berdiri secara resmi, tetapi juga perlu dukungan agar bisa bertahan dan berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penyederhanaan layanan badan hukum dapat membantu pelaku UMKM dan wirausaha sosial memperoleh status hukum yang sesuai kebutuhan usahanya. Langkah ini juga membuka ruang bagi usaha untuk membangun kredibilitas, memperluas kerja sama, dan mengakses pendanaan, sekaligus tetap menempatkan dukungan pasar, kapasitas, serta kemitraan sebagai kebutuhan penting.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum menyatakan komitmennya untuk berupaya menyederhanakan layanan badan hukum, agar persyaratan legalitas tidak menjadi penghambat pertumbuhan usaha, termasuk wirausaha sosial. Legalitas usaha menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan bisnis dan mengakses pendanaan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan legalitas bukan sekadar dokumen administratif. Status hukum yang jelas dapat meningkatkan kredibilitas usaha, membangun kepercayaan mitra, serta membuka peluang kerja sama dengan lembaga pembiayaan dan investor.

“Penyederhanaan layanan legalitas harus membantu pelaku usaha tumbuh, bukan justru menjadi hambatan. Kami ingin UMKM dan wirausaha sosial punya akses yang lebih mudah terhadap layanan badan hukum sesuai kebutuhan usahanya,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

1. Soroti pentingnya kepastian hukum untuk usaha

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. (Dirjen AHU), Widodo. (Dok. Istimewa)

Menurut Widodo, kemudahan legalitas juga penting bagi wirausaha sosial, yakni usaha yang menggabungkan kegiatan bisnis dengan upaya mengatasi persoalan sosial dan lingkungan.

"Kepastian hukum diperlukan supaya kegiatan usaha dan misi sosial bisa jalan secara berkelanjutan," kata dia.

Ditjen AHU menaksir, terdapat sekitar 340 ribu wirausaha sosial di Indonesia yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan generasi muda. Namun, lebih dari 55 persen di antaranya menghadapi kendala finansial, termasuk keterbatasan akses pendanaan.

2. Upaya Kemenkum perluas akses legalitas

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)

Pemerintah mulai menyediakan mekanisme pencatatan wirausaha sosial pada November 2024. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Untuk memperluas akses legalitas, Ditjen AHU menyediakan sejumlah pilihan bentuk badan hukum, antara lain Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, perseroan terbatas, yayasan, serta perkumpulan. Pilihan tersebut memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan bentuk hukum dengan kebutuhan dan tujuan kegiatannya.

Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menyederhanakan pendirian badan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Layanan ini diluncurkan pada Oktober 2021 dan memungkinkan pendirian perseroan oleh satu orang tanpa memerlukan akta notaris, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Legalitas jadi pondasi awal kembangkan usaha

Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo (IDN Times/Aryodamar)

Kendati demikian, Widodo menegaskan, kemudahan mendirikan badan usaha perlu diikuti kemampuan mempertahankan dan mengembangkan bisnis.

“Legalitas merupakan langkah awal untuk membangun usaha yang kredibel. Namun, kami juga melihat perlunya dukungan lain, seperti akses pasar, pendanaan, peningkatan kapasitas, dan kemitraan strategis. Dengan begitu, usaha dapat bertahan dan berkembang, sementara manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat,” ujar dia.