Ketua Banggar Buka-Bukaan soal Wacana Hapus Listrik 450 VA

19 Sep 2022, 10:17 WIB

Ketua Badan Anggaran (Banggar), Said Abdullah (Tangkap Layar Bangga DPR RI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah buka suara atas usulan penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) yang sebelumnya dia gaungkan. Said menegaskan usulan tersebut merupakan pembahasan dalam pembicaraan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.

"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," kata Said dikutip IDN Times dari ANTARA, Senin (19/9/2022).

1. Tidak semua pelanggan 450 VA akan dinaikkan daya listriknya

Ilustrasi. Petugas mengecek meteran listrik. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Said menyarankan pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA. Namun untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dengan penghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari.

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah," ujarnya.

2. Ada 14,75 juta pelanggan yang dayanya bisa dinaikkan ke 900 VA

Ilustrasi meteran listrik (Dok. PLN)

Said menyebut ada 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS. Oleh karenanya itu perlu diverifikasi secara faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan yang tidak.

Kemudian terdapat pula 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS. Jadi, diperlukan verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.

Said mengharapkan BPS, Kementerian Sosial, PT PLN, dan pemerintah daerah (pemda) bersinergi untuk memperbaharui dan mengintegrasi data. BPS juga diharapkan melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama tersebut dinilai sangat penting agar akurasi program bansos makin akurat.

3. Angkutan umum didorong beralih ke kendaraan listrik

Bus Listrik Transjakarta (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Upaya peralihan energi tidak hanya pada sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga didorong bergerak menuju kendaraan listrik. Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional.

Jadi, Ketua Banggar DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan listrik.

Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram yang konsumsinya masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter), serta 68 persen, dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

"Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari, sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil," tambah Said.