Kongres AS Berubah Arah, Kebijakan Tarif Trump Terancam!
Demokrat menguasai DPR dan Senat AS pascapemilu sela 2026, sehingga dapat memperketat pengawasan terhadap penetapan tarif Trump, termasuk pengecualian bea masuk dan dampaknya bagi usaha kecil.
Demokrat berpeluang mengusulkan pembatasan atau pencabutan dasar hukum tarif, seperti Section 338 dan Section 301, tetapi perubahan tetap harus melewati proses legislasi.
Trump masih dapat memveto rancangan undang-undang dan memakai kewenangan eksekutif untuk mempertahankan atau menetapkan tarif baru, termasuk melalui penyelidikan Section 301 terhadap sejumlah negara.
Kebijakan tarif Donald Trump kini menghadapi tantangan politik yang lebih besar setelah Partai Demokrat memenangkan kendali DPR dan Senat dalam pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026. Perubahan tersebut akan memberikan Demokrat kendali atas sejumlah komite Kongres yang bertugas mengawasi kebijakan perdagangan pemerintah. Kondisi ini membuka peluang pemeriksaan lebih ketat terhadap keputusan tarif yang selama dua tahun terakhir menjadi bagian penting dari agenda ekonomi Trump.
Namun, perubahan kekuatan di Kongres belum tentu membuat seluruh tarif impor Trump dibatalkan. Presiden AS masih memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif melalui sejumlah aturan perdagangan yang sebelumnya telah disahkan Kongres. Karena itu, pertarungan kebijakan perdagangan AS pada 2027 kemungkinan akan berlangsung melalui pengawasan politik, proses legislasi, dan kewenangan eksekutif.
1. Demokrat dapat membuka penyelidikan terhadap kebijakan tarif Trump
ilustrasi hukum dan kebijakan (pexels.com/Towfiqu barbhuiya) Kemenangan Demokrat memberikan kesempatan bagi partai tersebut untuk memimpin komite yang mengawasi kebijakan perdagangan dan perpajakan pemerintah AS. Salah satu komite penting adalah House Ways and Means Committee yang memiliki kewenangan dalam pembahasan pajak dan perdagangan internasional. Demokrat diperkirakan akan menggunakan posisi tersebut untuk memeriksa proses penetapan tarif dan dampaknya terhadap dunia usaha.
Penyelidikan dapat mencakup proses pemberian pengecualian tarif kepada perusahaan tertentu dan dampak bea masuk terhadap usaha kecil. Pengecualian tarif merupakan fasilitas yang memungkinkan produk atau perusahaan tertentu terbebas dari sebagian kewajiban bea masuk. Pemeriksaan tersebut dapat mengungkap apakah pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan tertentu dan bagaimana kebijakan tarif memengaruhi biaya operasional pelaku usaha.
2. Sejumlah undang-undang tarif Trump berpotensi ditentang
ilustrasi hukum (pexels.com/Mikhail Nilov) Demokrat juga berpeluang mengajukan rancangan undang-undang untuk mencabut sejumlah dasar hukum yang digunakan Trump dalam menetapkan tarif. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah Section 338 dari Tariff Act of 1930, yaitu ketentuan yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif terhadap negara yang dianggap melakukan diskriminasi perdagangan terhadap produk AS. Demokrat ingin membatasi penggunaan aturan tersebut, terutama untuk tarif terhadap barang impor dari Kanada.
Selain itu, Demokrat dapat meninjau penggunaan Section 301 dari Trade Act of 1974 untuk menghadapi praktik perdagangan negara lain yang dianggap tidak adil. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah AS menyelidiki praktik perdagangan asing dan menetapkan tindakan seperti tarif apabila ditemukan pelanggaran tertentu. Namun, perubahan atau pencabutan aturan tersebut tetap membutuhkan persetujuan melalui proses legislasi dan tidak langsung berlaku hanya karena Demokrat memenangkan pemilu.
3. Trump masih memiliki hak veto untuk menghalangi perubahan
ilustrasi Gedung Capitol Washington DC (pexels.com/Ramaz Bluashvili) Demokrat memang memenangkan kedua kamar Kongres, tetapi mereka belum memiliki mayoritas yang cukup untuk mengatasi seluruh hambatan politik. Sebagian besar rancangan undang-undang di Senat membutuhkan dukungan 60 suara untuk melewati mekanisme filibuster, yaitu prosedur yang memungkinkan senator memperpanjang pembahasan dan menghambat pemungutan suara. Kondisi tersebut membuat Demokrat masih membutuhkan dukungan sebagian anggota Partai Republik untuk meloloskan perubahan kebijakan perdagangan.
Presiden Donald Trump juga dapat menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Kongres hanya dapat membatalkan veto presiden apabila memperoleh dukungan dua pertiga anggota di DPR dan Senat, atau sekitar 290 suara di DPR serta 67 suara di Senat. Dengan komposisi politik setelah pemilu sela, upaya membatalkan tarif Trump melalui undang-undang masih menghadapi tantangan besar.
4. Trump masih bisa menetapkan tarif baru melalui kewenangan eksekutif
ilustrasi bendera Amerika Serikat (pexels.com/Kaboompics) Kewenangan presiden dalam kebijakan perdagangan menjadi salah satu alasan mengapa kemenangan Demokrat belum tentu mengubah tarif dalam waktu dekat. Kongres sebelumnya telah memberikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan perdagangan tanpa harus meminta persetujuan baru dari anggota parlemen setiap kali. Trump masih dapat menggunakan dasar hukum tersebut untuk mempertahankan atau menetapkan tarif baru selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
Salah satu langkah yang sedang menjadi perhatian adalah penyelidikan perdagangan berdasarkan Section 301 terhadap dugaan kelebihan kapasitas produksi industri di sejumlah negara. Penyelidikan tersebut dapat membuka jalan bagi pengenaan tarif baru terhadap produk dari China, India, Vietnam, dan lebih dari selusin mitra dagang lainnya. Dengan demikian, perubahan kekuatan di Kongres justru dapat membuat hubungan perdagangan AS dengan sejumlah negara tetap penuh ketidakpastian selama pemerintahan Trump.
Kemenangan Demokrat memberikan tekanan politik baru terhadap kebijakan perdagangan Trump, terutama melalui penyelidikan dan pengawasan terhadap proses pemberian tarif. Namun, kewenangan eksekutif presiden dan hambatan legislasi membuat peluang pembatalan tarif secara menyeluruh masih terbatas. Investor dan pelaku usaha perlu mencermati perkembangan Kongres mulai Januari 2027 karena keputusan politik tersebut dapat memengaruhi arah perdagangan internasional AS.
