KPPU Beri Kisi-Kisi Agar Siap Bersaing Hadapi Era Ekonomi Digital

Komisioner KPPU Chandra Setiawan menjelaskan tentang Program Kepatuhan terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku usaha memahami nilai-nilai positif kepatuhan terhadap hukum persaingan. Penyampaian ini dilakukan agar pelaku usaha berinisiatif menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen,
sikap aktif, dan kesadaran pelaku usaha dalam berperilaku di pasar saat berinteraksi
dengan pemasok, pesaing, dan konsumen," ujar Komisioner KPPU Chandra Setiawan.

Program kepatuhan ini juga berguna untuk menjaga nama baik dan reputasi
perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan dianggap memiliki etika moral yang tinggi serta mendorong perusahaan memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. 

Komisioner KPPU Kodrat Wibowo menjelaskan bahwa peran KPPU adalah mengawasi persaingan usaha. Melalui pembentukan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, para pelaku usaha harus memastikan kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional.

Selain itu, undang-undang tersebut juga berguna untuk menyejahterakan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Tentunya, undang-undang tersebut juga untuk mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan efektivitas serta efisiensi kegiatan usaha.

Manfaat pengaturan persaingan usaha yang sehat adalah akses masuk ke pasar semakin terbuka dan membuka ruang peran pelaku usaha yang besar.

"(Pengaturan persaingan usaha yang sehat) ini mendorong inovasi yang berkelanjutan karena munculnya pelaku-pelaku usaha baru, efisiensi alokasi sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha, tersedianya keragamaan produk yang bisa dipilih oleh konsumen, dan harga barang sesuai kualitas dan layanan serta konsumen sebagai price maker" ujar Kodrat.

Komisioner KPPU Harry Agustanto memaparkan tentang perspektif persaingan usaha yang sehat pada industri ekonomi digital. Dalam penjelasannya terungkap, Indonesia menempati peringkat ke-5 terbesar di dunia dari 20 negara pengguna internet terbanyak, dengan jumlah mencapai 143 juta orang.

Sedangkan, pada Januari 2018, total pembelian barang melalui e-commerce tercatat mencapai US$28,07 juta. "Penetrasi pembelian itu sendiri mencapai 11 persen, dengan total penjualan sebesar US$7.056 miliar, dengan rata-rata pembelian sebesar US$251" ujar Harry

Dia pun menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dalam database tersebut, ada 352 startup di bidang e-commerce, 53 startup di bidang FinTech, 55 startup di bidang game, sisanya 532 startup di bidang lain.

Skala usaha ekonomi digital sebesar 3,12 persen pada skala usaha besar, 11,9 persen pada skala usaha menengah, 31,01persen pada skala usaha kecil, dan 52,97 persen pada skala usaha mikro.

Serapan tenaga kerja pada ekonomi digital saat ini tercatat ada 55.903 tenaga kerja
secara keseluruhan. Harry berharap bahwa pada 2020, Indonesia dapat menjadi pasar e-commerce terbesar dan dapat dikategorikan sebagai negara yang berpotensi untuk mengembangkan pasar e-commerce di wilayah Asia Tenggara.