2.500 buruh pabrik kertas di Jatim terancam PHK.
Konflik kepemilikan dan izin operasional dicabut pemerintah jadi penyebabnya.
KSPI meminta Presiden Prabowo turun tangan untuk menghindari PHK Massal.
Jakarta, IDN Times - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 buruh pabrik kertas bernama PT Pakerin Mojokerto di Jawa Timur.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan, pabrik tersebut pada dasarnya berada dalam kondisi sehat. Namun, ada hal lain yang membuat para buruh di sana terancam PHK.
Konflik kepemilikan antarkeluarga membuat dana perusahaan yang disimpan di Bank Prima tidak bisa ditarik untuk operasional. Informasi dari buruh menyebut ada sekitar Rp1 triliun dana PT Pakerin di Bank Prima yang kini menjadi BPR dan masuk LPS.
“Menurut informasi dari teman-teman buruh, 1 triliun uang PT Pakerin ada di Bank Prima, gak bisa ditarik untuk operasional perusahaan. Buruh terancam PHK. Sudah tiga bulan buruh gak dibayar upahnya, pabriknya gak jalan,” ujar Said Iqbal, Senin (26/1/2026).
Said Iqbal menyatakan, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan pabrik tetap bisa beroperasi. Namun, izin operasional disebut dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM periode lama di bawah Yasonna Laoly sehingga berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya.
"KSPI meminta Menteri Hukum yang sekarang mencabut keputusan lama agar izin operasional kembali berjalan mengikuti keputusan Mahkamah Agung," kata Said Iqbal.
Said Iqbal mewakili KSPI pun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan karena kasus ini dinilai bisa menjadi pengulangan tragedi Sritex. Kala itu, buruh disebut dirugikan dan janji pemerintah tentang THR/pesangon tidak terbukti di lapangan.
Said Iqbal mengatakan, pemulihan izin operasional penting agar perusahaan kembali hidup, pekerja kembali bekerja, upah dibayar, dan PHK massal dapat dicegah.
“KSPI minta Bapak Presiden Prabowo menyelamatkan. Kembalikan uang pemilik perusahaan sehingga perusahaan hidup kembali. Perusahaan hidup kembali, karyawan bisa bekerja, upah dibayar, tidak terjadi PHK,” ujar Said Iqbal.