Jakarta, IDN Times - Pemerintah belum memberi kepastian untuk menambah kuota solar subsidi yang diusulkan oleh PT Pertamina (Persero). Hingga kini, pemerintah masih tetap mengacu pada pagu anggaran yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi begini, solar kemarin kan sudah dibahas. Prinsipnya, masih pakai pagu yang ada," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
Pertamina mengusulkan tambahan solar subsidi lantaran ada potensi over kuota, akibat konsumsinya melebihi persediaan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pagu anggaran. Arifin meminta Pertamina untuk menjaga suplai solar subsidi di lapangan agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
"Kita minta sama Pertamina, supaya jangan sampai kekurangan di lapangan karena memang memasuki akhir tahun itu harus betul-betul disiapkan ya. Karena, nanti ombak tinggi, suplainya jadi susah. Jadi, jangan sampai kekurangan suplai," ujar Arifin.
Pertamina juga diminta melakukan pengawasan agar solar subsidi tak salah sasaran dan justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak.
"Pertamina juga harus melakukan pengawasannya di lapangan supaya yang berhak tuh menerima ya," ujar Arifin.
Semula, Pertamina memproyeksikan konsumsi solar subsidi akan meningkat sebesar 12,1 persen menjadi 19,6 juta kilo liter (KL). Namun, dengan berjalannya program subsidi tepat sejak Agustus 2023, Pertamina mampu melakukan penghematan dan juga pengendalian.
Dengan penghematan dan pengendalian tersebut pun, masih ada potensi over kuota terhadap penyaluran solar subsidi. Untuk itu, Pertamina mengusulkan kuotanya ditambah sebesar 7,8 persen atau 1,3 juta KL, dari kuota awal 16,8 juta KL menjadi 18,1 juta KL.
"Sehingga prognosa mungkin akan terjadi di akhir tahun dari yang memang secara tren di angka 19,6 juta KL ini menjadi 18,3 juta KL," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dikutip Rabu (22/11/2023).