Luhut Godok Skema BLT Digital, Belanja Pakai Barcode
- Sistem digital pemerintah untuk penyaluran BLT memastikan ke tepat sasaran
- Penerima BLT diwajibkan memiliki rekening bank dan membelanjakan dana sesuai arahan pemerintah
- Digitalisasi juga dilakukan untuk efisiensi belanja negara, sinkronisasi data bansos, dan peningkatan layanan publik dan berusaha
Jakarta, IDN Times - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan sistem digital yang tengah dikembangkan pemerintah akan memastikan penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) lebih terarah dan tepat sasaran.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menggambarkan penerima BLT ke depannya akan diwajibkan memiliki rekening bank agar bantuan dapat disalurkan secara langsung dan diawasi.
"Dengan tadi sistem yang dibuat ini, kita akan semua nanti targeted. Jadi, mengenai bantuan tunai langsung pun, itu dia harus buka bank account nanti dan kami target," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
1. Pemanfaatan BLT akan dilakukan menggunakan barcode
Luhut memaparkan, dengan sistem yang telah terbentuk, penerima BLT diwajibkan membelanjakan dana sesuai arahan pemerintah, seperti untuk membeli kebutuhan pokok di desa, termasuk telur dan ayam.
Pengawasan pemanfaatan BLT akan dilakukan melalui sistem berbasis barcode yang dirancang sepenuhnya oleh talenta muda Indonesia. Sistem itu diharapkan dapat memastikan dana bantuan digunakan secara optimal.
"Itu akan pakai barcodenya dibuat dan itu yang membuat sistem ini itu anak-anak Indonesia," ujar Luhut.
2. DEN dorong efisiensi belanja negara lewat digitalisasi
Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menyampaikan efisiensi belanja negara menjadi pilar kedua dalam upaya digitalisasi pemerintah, salah satunya melalui peluncuran e-katalog. Selain itu, pemerintah juga sedang menyinkronkan data penerima bantuan sosial (bansos) agar program tersebut lebih tepat sasaran.
"Saat ini juga, sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa menyinkronkan penerima-penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. Saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi," ujarnya.
3. Empat pilar digitalisasi pemerintah yang jadi fokus
Seto menjelaskan empat pilar digitalisasi yang sedang dibangun oleh pemerintah. Pertama, optimalisasi pendapatan negara melalui sistem Coretax untuk perpajakan dan Simbara untuk pendapatan bukan pajak dari sektor tambang.
Pilar kedua adalah efisiensi belanja negara dengan mengurangi inefisiensi melalui e-katalog dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial. Pilar ketiga adalah peningkatan pelayanan publik melalui integrasi layanan seperti kependudukan, SIM, dan paspor.
Pilar terakhir adalah peningkatan layanan berusaha dengan penyempurnaan sistem perizinan berbasis online single submission (OSS) untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Seto menekankan, digital public infrastructure, terutama Digital ID, merupakan fondasi utama dari empat pilar digitalisasi pemerintah.
"Itu adalah bagaimana digital ID itu menjadi sangat penting. Ini yang kemarin pesan dari Bapak Presiden, 17 Agustus beliau ingin melihat perkembangan dari atau orang-orang yang sudah terdaftar dalam digital ID ini," ujar Seto.
