Luhut Tegaskan RI Tak Takut Dikucilkan AS Usai Gabung BRICS
- Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tidak perlu takut dalam mengambil keputusan strategis, terutama dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
- Indonesia adalah negara berdaulat dan besar yang tidak seharusnya berpihak kepada negara manapun, memiliki posisi strategis dan independensi yang terlalu besar untuk condong ke satu kekuatan global.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tidak perlu merasa takut dalam mengambil keputusan strategis, terutama dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam konteks bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, sebuah blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu takut atas potensi tindakan balasan atau sanksi dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS) terhadap keputusan Indonesia yang bergabung dengan BRICS.
"Kita tidak perlu (takut), apalagi sekarang ini, apalagi dengan Bapak Presiden seperti Pak Prabowo, tidak perlu. Jadi kita perlu merdeka, perlu independen," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (9/1/2025).
1. Luhut tegaskan Indonesia tak berpihak kepada negara tertentu
Luhut menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat dan besar yang tidak seharusnya berpihak kepada negara manapun, dan memiliki posisi strategis dan independensi yang terlalu besar untuk condong ke satu kekuatan global, seperti China atau AS.
"Nah, mengenai BRICS, kita ini negara berdaulat, negara besar. Indonesia is too big to lean to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara. Ya maksud saya waktu itu China dan Amerika," ujarnya.
2. Luhut sebut Indonesia dapat untung lewat keanggotaan BRICS
Luhut menyatakan bergabungnya Indonesia dengan BRICS memberikan keuntungan berupa perluasan pasar yang lebih besar. Sebab, terdapat sejumlah tantangan global yang perlu dicermati dan diantisipasi.
Dia menyoroti perlambatan ekonomi di China, krisis energi di Eropa akibat penghentian pasokan gas dari Rusia, dan ketidakpastian di AS terkait kebijakan tarif.
Menurut Luhut, kombinasi masalah tersebut dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi global, sehingga DEN memiliki peran penting dalam memberikan masukan strategis kepada Presiden untuk pengambilan keputusan yang tepat.
"Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermati dengan baik. Jadi, itu salah satu tugas DEN tadi, memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan," ujarnya.
3. DEN pelajari lebih lanjut manfaat keanggotaan RI dalam BRICS
Sebelumnya, Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu menyatakan perlu mempelajari lebih lanjut manfaat keanggotaan dalam BRICS.
Mari menekankan pentingnya menetapkan kementerian yang akan memimpin koordinasi keanggotaan Indonesia di BRICS, dengan kemungkinan peran untuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Selain itu, Mari mencatat bahwa saat ini BRICS tidak mewajibkan iuran anggota, namun aspek anggaran ini perlu dipertimbangkan untuk persiapan di masa depan.
"Ini hal-hal yang harus kita pelajari dari segi manfaat lainnya," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (8/1/2024).
