Masih Fokus Aset Kripto, Pemerintah Belum Akan Atur NFT

17 Jan 2022, 15:14 WIB

ilustrasi NFT (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah masih belum akan mengatur Non-Fungible Token (NFT) yang marak belakangan ini. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyebut pengaturan NFT perlu melibatkan berbagai pihak.

"NFT belum diatur, harus koordinasi dulu dengan kementerian/lembaga terkait dan dibahas putuskan dulu tingkat rakor mau diatur seperti apa, lingkupnya, dan siapa yang jadi PIC nantinya," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappepti Tirta Karma Senjaya kepada IDN Times, Senin (17/1/2022).

1. Masih fokus ke aset kripto

Default Image IDN

Ketika ditanya apakah Bappebti sendiri sudah membahas secara internal terkait NFT ini, Tirta mengatakan Bappebti masih menunggu arahan.

"Belum (dibahas) masih menunggu arahan. Kami fokus ke perdagangan aset kripto dulu aja," ucapnya.

2. Kominfo dan Bappebti masih awasi perdagangan NFT

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi saat pernyataan pers “Mendigitalkan Indonesia: Retropeksi Kominfo 2021 dan Outlook 2022, di Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (30/12/2021). (Dok. Kominfo)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G Plate telah memerintahkan jajarannya mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia.

"Serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangan yang dikutip, Senin (17/1/2022).

3. Perdagangan NFT tidak boleh langgar penyebaran konten sesuai Undang-Undang

Sultan Gustaf Al Ghozali alias Ghozali Everyday berhasi meraup untung Rp 1,5 miliar dari menjual NFT foto selfie di situs OpenSea. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Dedy mengaku ada fenomena pemanfaatan NFT yang semakin populer, termasuk di Tanah Air. Kominfo pun mengingatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memastikan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual,” kata dia.