- Malaysia: Membatasi perjalanan dinas bagi pejabat publik.
- Thailand: Mendorong kerja jarak jauh dan konferensi video, menetapkan batas suhu AC 26 derajat, membatasi perjalanan dinas luar negeri, serta mengimbau penggunaan tangga, mematikan perangkat, carpooling, membatasi perjalanan yang tidak perlu, serta meningkatkan penggunaan campuran bahan bakar nabati.
- Filipina: Menginisiasi sistem kerja empat hari seminggu untuk pegawai negeri, mendorong suhu AC 24 derajat, membatasi perjalanan dinas yang tidak penting, serta mengimbau penghematan bahan bakar 10 persen dan memberikan layanan bus gratis di kota-kota tertentu.
- Vietnam: Mendorong kerja jarak jauh, membatasi perjalanan dinas pejabat, serta mengimbau pemerintah daerah untuk menghemat energi dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- Singapura: Mengimbau masyarakat untuk menghemat energi dan menggunakan peralatan elektronik yang efisien.
- Republik Demokratik Rakyat Laos: Mempromosikan kerja jarak jauh dan sistem kerja shift, mempersingkat minggu sekolah menjadi 3 hari, serta mengimbau penghematan bahan bakar dan mempromosikan transportasi publik.
- India: Membatasi penggunaan gas alam untuk industri hingga 80 persen, mempercepat penggunaan gas pipa untuk mengganti LPG, dan membatasi penggunaan LPG untuk komersial.
- Pakistan: Menerapkan sistem kerja empat hari seminggu untuk pegawai negeri, membatasi perjalanan dinas pejabat, serta mengimbau pemerintah daerah untuk menghemat energi.
- Bangladesh: Menetapkan suhu AC maksimal 25 derajat, menutup universitas, dan mengimbau masyarakat untuk menghindari pencahayaan yang tidak perlu.
- Sri Lanka: Menerapkan kerja jarak jauh pada hari Rabu, membatasi suhu AC 26 derajat, membatasi perjalanan dinas luar negeri, serta mengimplementasikan sistem penjatahan bahan bakar dengan QR code.
- Maldives: Membatasi pembelian LPG untuk memasak.
- Myanmar: Mewajibkan kerja jarak jauh pada hari Rabu bagi pegawai negeri, serta menerapkan penjatahan bahan bakar dengan sistem ganjil genap.
- Nepal: Membatasi penggunaan kendaraan dinas pemerintah dan membatasi pembelian LPG untuk memasak.
- Mesir: Membatasi perjalanan dinas pejabat, menutup gedung administrasi pada jam 6 sore, serta mengimbau penghematan bahan bakar dan penutupan toko pada jam 9 hingga 10 malam.
- Senegal: Mengimbau adaptasi kebiasaan konsumsi energi.
- Ethiopia: Mengimbau masyarakat untuk bijak dalam penggunaan bahan bakar.
- Spanyol: Memberikan potongan pajak penghasilan untuk renovasi yang mendukung penghematan energi dan mempromosikan instalasi tenaga surya.
- Slovenia: Membatasi sementara pembelian bahan bakar.
- Korea Selatan: Menerapkan sistem pembatasan kendaraan 5 hari untuk institusi publik.
- Chili: Membekukan tarif transportasi publik di kota-kota tertentu.
Menakar Strategi Pemerintah Tekan Konsumsi BBM
Intinya Sih
- Pemerintah merancang kebijakan WFH satu hari per minggu mulai 1 April 2026 untuk menekan konsumsi BBM nasional, dengan potensi penghematan hingga 20 persen dari biaya mobilitas.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini dapat menghemat APBN sekitar Rp6,2 triliun dan total pengeluaran BBM masyarakat hingga Rp59 triliun, mencakup ASN dan sektor swasta tertentu.
- Pengamat UGM Fahmy Radhi menilai efektivitas WFH diragukan karena berpotensi menjadi libur panjang serta berdampak negatif pada pendapatan ojol dan UMKM di sekitar area perkantoran.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Pemerintah tengah menggodok kebijakan yang bertujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah, salah satunya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan.
Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), WFH ditetapkan tiap Jumat dan akan berlaku mulai 1 April 2026. Sementara di sektor swasta, akan diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan.
Pemerintah memproyeksikan penghematan biaya mobilitas bensin bisa mencapai seperlima atau 20 persen dari total pengeluaran biasanya jika fleksibilitas kerja ini diterapkan secara massal. Langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi Badan Energi Internasional (IEA) yang mendorong negara-negara di dunia melakukan penghematan energi ekstrem. Beberapa negara tetangga seperti Filipina, Pakistan, hingga Thailand bahkan sudah lebih dulu menerapkannya.
Namun, rencana itu memicu kritik dari pengamat yang meragukan efektivitasnya dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan WFH dikhawatirkan justru berubah menjadi momentum liburan atau work from anywhere yang tetap mengonsumsi BBM dalam jumlah besar.
Pemerintah juga harus menghitung dampak ekonomi terhadap ekosistem mikro seperti pengemudi ojek online dan pelaku UMKM kuliner di area perkantoran.
1. Prabowo berkaca dari kebijakan negara lain
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mempelajari berbagai upaya untuk menurunkan konsumsi di tengah situasi krisis. Dia mencontohkan langkah negara lain seperti Filipina dan Pakistan yang mulai mempertimbangkan pengurangan hari kerja menjadi empat hari seminggu.
"Jadi menurut saya kalau kita hadapi krisis ya semua upaya kita pelajari ya kan. Pertama kita harus turunkan konsumsi ya kita bisa turunkan konsumsi," katanya saat berbicara di kediamannya di Hambalang, Kamis (19/3/2026).
Prabowo menilai kebijakan WFH yang pernah diterapkan saat pandemik COVID-19 cukup berhasil dan layak dilakukan kembali. Menurutnya, pemanfaatan teknologi konferensi video saat ini memungkinkan sekitar 75 persen karyawan untuk bekerja dari rumah, hal yang sulit dilakukan 30 tahun lalu.
Selain pengaturan waktu kerja, Prabowo juga mengusulkan efisiensi penggunaan kendaraan pribadi. Dia mencontohkan kebijakan di negara lain yang mewajibkan satu mobil ditumpangi minimal empat orang untuk menghindari penggunaan kendaraan secara sendirian.
"Umpamanya satu mobil enggak boleh ditumpangi satu orang. Di negara-negara lain juga satu mobil minimal empat orang iya kan. So banyak cara," ujarnya.
2. Potensi penghematan APBN dari WFH ASN
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan WFH selama satu hari dalam sepekan diambil sebagai bentuk efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia saat ini.
"Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemberlakuan WFH tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pemerintah daerah hingga sektor swasta. Namun untuk pekerja swasta,, ada sektor yang dikecualikan, yakni layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
"(Tanggapan Presiden) baik karena itu ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, 1/5 dari apa yang bisa kita keluarkan," kata Airlangga.
Sementara potensi penghematan dalam APBN dengan WFH ASN sebesar Rp6,2 triliun, yakni berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi bisa dihemat jauh lebih besar lagi nilainya, yakni Rp59 triliun.
3. Kebijakan WFH dinilai tidak akan efektif
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meragukan efektivitas kebijakan WFH. Dia menilai menggerakkan ASN dan pegawai swasta untuk disiplin bekerja dari rumah bukan perkara mudah karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku.
"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi work from anywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3).
Menurutnya, keberhasilan WFH saat pandemik COVID-19 dipicu oleh adanya faktor paksa berupa risiko penularan virus, sementara pada kebijakan WFH yang diwacanakan saat ini, faktor penekan tersebut tidak tersedia.
Fahmy juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi lokal. Dia menyebut pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran terancam merosot.
Lebih lanjut, penerapan WFH sehari di sektor manufaktur dianggap berisiko menurunkan produktivitas industri. Fahmy pun mendesak pemerintah agar menghitung secara mendalam perbandingan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari kebijakan itu.
"Jangan sampai penerapan WFH 1 hari kerja memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," tuturnya.
4. Ada sejumlah cara yang bisa ditempuh
Badan Energi Internasional (IEA) mendorong pemerintah di berbagai negara untuk segera mengambil langkah darurat guna meredam lonjakan harga minyak. Salah satu poin utamanya adalah instruksi untuk menurunkan batas kecepatan di jalan tol selain WFH.
Langkah tersebut diambil menyusul ketegangan di Timur Tengah yang memicu gangguan pasokan minyak mentah terbesar dalam sejarah pasar global.
Dilansir The Guardian, IEA merinci 10 langkah untuk mengurangi permintaan energi, terutama pada sektor transportasi darat yang memiliki tingkat konsumsi bahan bakar paling tinggi. Lembaga tersebut menyarankan penurunan batas kecepatan di jalan tol minimal 10 kilometer (km) per jam, penerapan sistem pelat nomor ganjil-genap di kota besar, serta penguatan budaya berbagi kendaraan (carpooling).
Selain itu, masyarakat didorong untuk memaksimalkan penggunaan transportasi umum dan bekerja dari rumah jika memungkinkan. Efisiensi juga diminta dilakukan pada operasional kendaraan komersial dan pengurangan perjalanan udara.
IEA merekomendasikan pengalihan penggunaan LPG ke prioritas memasak, penggunaan kompor listrik, hingga langkah teknis bagi fasilitas industri untuk beralih antar bahan baku petrokimia demi membebaskan pasokan LPG.
Instruksi tersebut muncul di tengah ketidakpastian konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran di Selat Hormuz. Situasi semakin genting setelah sejumlah infrastruktur energi menjadi sasaran serangan, memperbesar risiko gangguan pasokan.
5. Sederet kebijakan berbagai negara
Berdasarkan data IEA, berikut rangkuman kebijakan hemat energi yang telah diambil oleh beberapa negara!
