Mendag-Bank Dunia Bahas Perdagangan Global, Singgung Impor Pangan
- Menteri Perdagangan membuka High Level Policy Dialogue Action on Climate & Trade (ACT) di Jakarta.
- Kebijakan perdagangan global mempengaruhi perjanjian dagang antarnegara dan distribusi pangan dalam negeri.
- Diskusi kebijakan perdagangan diharapkan menjadi pendorong Indonesia emas 2045 dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso membuka dialog kebijakan tingkat tinggi, yaitu High Level Policy Dialogue Action on Climate & Trade (ACT), Senin, (4/11) di Hotel Park Hyatt, Jakarta.
Penyelenggaraan kegiatan itu adalah hasil kerja sama Kemendag, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Forum Ekonomi Dunia /World Economic Forum(WEF).
Diskusi itu digelar untuk mendorong perdagangan yang seimbang dengan kebutuhan adaptasi dan mitigasi iklim, harus ada upaya bersama yang didukung kebijakan dari semua pihak.
“Diskusi-diskusi ini diperlukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan kan Indonesia sudah mencanangkan 2028 itu swasembada pangan,” kata Budi di Hotel Park Hyatt.
1. Singgung soal impor pangan
Kebijakan dunia terkait perdagangan global juga mempengaruhi pembentukan perjanjian dagang antarnegara. Terhadap negara yang sudah meneken perjanjian dagang, menurutnya akan dijalankan dengan baik.
Namun, dia menekankan dari sisi ekspor dan impor, pemerintah harus memastikan suplai yang dibutuhkan di dalam negeri harus cukup.
“Jadi kita harus bicarakan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat tetapi distribusinya juga menjadi susah. Jadi kita harus bicarakan bersama,” ucap Budi.
2. Kejar target Indonesia emas 2045
Adapun diskusi kebijakan perdangan ini juga diharapkan menjadi pendorong Indonesia emas 2045.
“Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk itu, dukungan dan ekspansi sektor perdagangan sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut,” ucap Budi.
3. RI rumuskan kebijakan perubahan iklim
Khususnya untuk menghadapi perubahan iklim, penting bagi Indonesia untuk memahami situasi yang dihadapi dan tujuannya di masa depan. Hal ini karena perubahan iklim akan berdampak terhadap berbagai sektor perdagangan. Dengan demikian, Indonesia dapat merumuskan
kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
“Indonesia harus mampu beradaptasi, memitigasi perubahan iklim, serta melindungi masyarakat dengan memberikan masa depan dan kualitas hidup yang lebih baik. Perdagangan adalah solusi untuk menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut,” tutur Budi.
