Menilik Misi Besar Prabowo Bersih-Bersih BUMN, Mampukah Terwujud?

Sejak 2024, Prabowo sudah membahas rencana besarnya untuk BUMN melalui Danantara. Misalnya pada 7 November 2024, di mana Prabowo memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat.

Prabowo menyatakan, Danantara akan menjadi pengelola aset kekayaan negara dari BUMN, dengan melakukan konsolidasi. Dengan besarnya tugas itu, dia menekankan pendiriannnya tak mau terburu-buru, harus melalui proses yang hati-hati, dan prudent.

Meski kala itu belum diluncurkan secara resmi, kelahiran Danantara dimulai dengan pelantikan Muliaman Darmansyah Hadad menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 22 Oktober 2024 lalu, selang 2 hari dari pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Saat melantik kepala badan lembaga negara, Prabowo mengenalkan Muliaman sebagai Kepala BPI Danantara bersama dengan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala BPI Danantara.

Lahirnya badan itu makin diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pada awal Februari 2025.

Lalu, Prabowo meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Saat peluncuran, Rosan Perkasa Roeslani yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberikan amanah tambahan sebagai Kepala Badan Pelaksana alias Chief Executive Officer (CEO).

Prabowo juga memberi amanah baru kepada Dony Oskaria, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menjadi Chief Operating Officer (COO). Kemudian, Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).

Setelah Danantara diluncurkan secara resmi, topik efisiensi BUMN makin intens dibahas oleh Prabowo. Dalam pidato Nota Keuangan serta RAPBN 2026 di hadapan DPR RI pada 15 Agustus 2025 lalu, Prabowo mengatakan, Danantara dibentuk untuk membereskan masalah di tubuh BUMN, terutama terkait tata kelola yang dinilainya tidak masuk akal.

“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima, dan saya hilangkan yang tidak perlu," kata Prabowo.

Sejak Agustus 2025, upaya perampingan jumlah BUMN yang melebihi 1.000 entitas (termasuk anak usaha), menjadi hanya 200-an perusahaan terus dibahas.

Kemudian, pada 15 Oktober 2025, saat berdialog dengan CEO Forbes, Steve Forbes dalam acara Forbes Global CEO Conference, Prabowo mengatakan, bakal mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200-240 perusahaan.

Pada 2026, wacana itu juga kerap digaungkan. Pada 13 Februari 2026 dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, Prabowo menyebut Danantara sudah melahirkan efisiensi dan reformasi yang empat kali lipat lebih baik dari 2024.

Pada 22 Juni 2026 lalu, Prabowo menggelar pertemuan di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan yang membahas pemangkasan jumlah bUMN dari 1.077 entitas menjadi 258 perusahaan.

Kemudian, saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Prabowo mengatakan, telah menutup 240 BUMN yang terus merugi, dan akan melanjutkannya sampai 700-800 perusahaan.

“Sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.

Dia kembali menekankan rencana itu saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri pada Minggu, (28/6).

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200, lebih dari 200 (BUMN). Nantinya kita akan bikin tinggal 300 (BUMN) lah ya. Bagaimana Pak Oskar Doni (Kepala BP BUMN/COO Danantara, Doni Oskaria)? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250 (BUMN)," tutur Prabowo.

Dari penutupan ratusan BUMN itu, Prabowo mengeklaim telah melakukan penghematan hingga Rp70 triliun. Hal itu dia ungkapkan saat peresmian lima bendungan di lima provinsi pada Jumat (10/7) lalu.

Dikarenakan hal tersebut, Prabowo memastikan jumlah BUMN yang ditutup bakal terus bertambah hingga akhir tahun ini.

“Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," ucap Prabowo.

Perampingan jumlah BUMN tak berangkat dari cita-cita efisiensi semata. Tercatat, sudah tiga kali Prabowo berbicara lantang tentang melekatnya praktik korupsi di perusahaan pelat merah.

Kilas balik ke pidato Prabowo saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 15 Agustus 2025 lalu, Prabowo mengatakan, praktik korupsi terjadi di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, termasuk di BUMN dan BUMD. Menurut Prabowo, masalah ini bukan hal yang harus ditutupi. Sebaliknya, bangsa Indonesia harus banyak belajar untuk mengevaluasi diri.

"Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi," ucap Prabowo.

Dalam acara Tasyakuran BPI Danantara yang digelar pada 11 Maret 2026 lalu, Prabowo menyatakan akan menunjuk utusan-utusan khusus Presiden untuk mengawasi setiap BUMN demi mencegah kebocoran dan korupsi.

“Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden, dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," ujar Prabowo.

Teranyar, pada Minggu, (12/7), saat menghadiri Peringatan Hari Koperasi ke-79, Prabowo menyebut BUMN sebagai sumber korupsi.

“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan, selama ini BUMN itu sumber korupsi," kata Prabowo.

Dalam mewujudkan cita-cita transformasi BUMN itu, Prabowo menunjuk sosok-sosok yang mendapat sorotan publik. Di awal Danantara berdiri, mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra diperkenalkan sebagai Dewan Penasihat Danantara.

Penetapan itu menjadi sorotan karena Thaksin pernah divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) Thailand atas kasus penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada 10 September 2025, Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief mengatakan, dalam hal terdapat pihak eksternal yang dilibatkan oleh Danantara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut terbatas pada pemberian perspektif mengenai substansi yang terkait dengan pihak tersebut, termasuk mengenai tren ekonomi, pasar global dan lain-lain.

"Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Danantara Indonesia," ucapnya.

Arief mengatakan, setiap keputusan yang diambil oleh Badan Pelaksana, dilakukan di bawah pengawasan Dewan Pengawas, sesuai dengan kewenangannya.

"Danantara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik," ucap dia.

Pendiri/Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies(Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, keinginan Prabowo melakukan transformasi di BUMN tak sesuai dengan kenyataan yang ada selama ini. Dia mengatakan, Danantara yang menjadi ujung tombak transformasi itu masih dipenuhi pemimpin yang memiliki kepentingan politik, terutama karena rangkap jabatan dan persoalan konflik kepentingan.

“Danantara mencoba untuk melakukan reformasi BUMN dengan merekrut profesional-profesional muda, tetapi pucuk pimpinan Danantara kan masih sangat politis gitu ya, masih diisi orang-orang yang dianggap political exposed person, punya konflik kepentingan, dalam pemilihan proyek-proyek Danantara juga,” kata Bhima kepada IDN Times.

Saat ini, Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO). Namun, Rosan juga masih merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada 24 Februari 2025, Rosan mengatakan, dia akan tetap menjalankan amanah sebagai Menteri dan CEO Danantara. Menurutnya, hal itu tak masalah.

“Tidak masalah (dengan dua jabatan), kita berjalan beriringan," kata Rosan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kemudian, Holding Operasional Danantara dipimpin oleh Dony Oskaria sebagai COO. Dony merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN. Bahkan, Dony menduduki jabatan Direktur Utama dalam entitas perseoran Holding Operasional tersebut, yakni PT Danantara Asset Management (DAM).

Pada 9 Oktober 2025, Rosan mengatakan, posisi Dony di BP BUMN akan membuat koordinasi dengan Danantara menjadi lebih baik.

"Pokoknya, kami di Danantara tentunya dengan adanya BP BUMN akan menjadi koordinasi menjadi lebih baik ke depannya," kata Rosan di kantor Kementerian Koperasi.

Ada juga Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai CIO Danantara. Pandu sempat menjadi sorotan karena rekam jejaknya di pusaran grup PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Pada 24 Februari 2025 silam, Pandu mengatakan dirinya mundur dari seluruh jabatan yang berkaitan langsung dengan bisnis. Namun, dia mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

"Kalau Aftech beda, kan itu organisasi ya. Tapi kalau yang buat bisnis segala saya harus mengundurkan diri," tutur Pandu di Istana Kepresidenan.

Kala itu, Pandu masih menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Toba Bara Sejahtera (TBS) Energi Utama Tbk (TOBA) sejak 2010. Dia juga masih menjalankan tugas sebagai Direktur Utama Electrum, perusahaan patungan (joint venture/JV) antara TOBA dan Gojek. Electrum adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam program Real Talk with Uni Lubis yang tayang di YouTube IDN Times pada akhir Maret 2025 lalu, Pandu juga menjawab sorotan terkait sosok-sosok lama di lingkaran BUMN yang diberikan amanah di Danantara.

Menjawab hal itu, Pandu menyinggung prinsip business judgement rule yang dibawa ke BUMN usai didirikannya Danantara. Pandu mengatakan, prinsip itu tidak akan menghilangkan tindakan hukum insan BUMN yang menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan pribadi.

“Kalau itu hanya untuk menguntungkan pribadi Anda atau ada konflik, ya tetap Anda bisa diproses,” kata Pandu.

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan bersama 2.600 rektor, dekan, dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Indonesia di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (28/6) lalu, Prabowo sempat menyinggung fenomena overhead di tubuh BUMN.

Maksudnya, jumlah pengawas dan pimpinan BUMN terlalu banyak, sehingga anggaran untuk gaji sangatlah besar. Oleh sebab itu, dia mau memangkas jumlah BUMN, sehingga jumlah direksi-komisaris yang harus digaji pun ikut berkurang.

“(Sebanyak) 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa saudara-saudara? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tutur Prabowo.

Besarnya beban negara dalam membayar komisaris BUMN juga menjadi topik yang dilantangkan Prabowo pada 15 Agustus 2025. Dia membeberkan, komisaris BUMN bisa mendapatkan tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. Oleh sebab itu, dia menghapus kebijakan tersebut.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ucap Prabowo.

Menurut Bhima, pernyataan Prabowo di pidato-pidatonya tak sesuai dengan kenyataan. Sebab, masih ada wakil-wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris, dan sosok-sosok yang berasal dari kalangan politik mengisi kursi-kursi komisaris BUMN.

“Nah, ini yang kelihatannya antara pidatonya Pak Prabowo bagai bumi dan langit, dengan realita kebijakan-kebijakan yang ada di dalam BUMN dan Danantara,” tuturnya.

Menurut Bhima, apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo tak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yakni pada periode Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.

“Jadi kalau belum diputus dari masalah yang sangat fundamental itu pengawas BUMN-nya, maka susah kalau kita mengharapkan perampingan BUMN menuju pada tata kelola yang jauh lebih bagus. Nah, ini kayak masalah holding BUMN zaman Jokowi kan. Ada Holding pupuk, ada holding pariwisata dan lain-lain, tapi ternyata dari segi kualitas tata kelolanya hampir tidak ada perubahan,” tutur Bhima.

Pada 2025, tercatat ada 28 wamen di Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan di sejumlah BUMN dan anak usahanya. Praktik rangkap jabatan mencakup posisi komisaris utama maupun komisaris biasa di berbagai BUMN strategis, mulai dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telkom Indonesia (Telkom), hingga PT Pertamina beserta anak usahanya.

Namun, pada September 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang melarang wamen rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Dalam putusannya, MK memberikan jangka waktu maksimal dua tahun kepada wamen untuk mundur dari posisi komisaris.

Menurut Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, pemilihan komisaris seharusnya menjadi upaya utama dalam pencegahan korupsi di BUMN. Namun, dia menilai pemilihan komisaris masih sarat politik.

Dia menyinggung pengangkatan Ginka Febriyanti Ginting dan Mufli Ananda sebagai komisaris anak usaha BUMN. Hal itu memicu pertanyaan terkait kapabilitas dan rekam jejak manajerial korporasi besar.

Ginka sendiri adalah Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare), anak usaha PT Pertamina (Persero). Dia berusia 28 tahun, dengan latar belakang Ketua Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON) Indonesia yang dikaitkan dengan relawan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, Mufli merupakan asisten pribadi Raffi Ahmad, yang diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Posco.

“Dia yang memang selama ini kan berbeda karakter orang bekerja di korporasi dengan orang menjadi asisten pribadi, artis gitu ya, itu kan karakter yang berbeda. Nah, bagaimana mungkin dia punya sense untuk mengawasi kinerja direksi supaya tidak terjadi penyimpangan, itu satu hal. Nah, yang kedua, sekarang ini masih banyak sekali komisaris BUMN yang menjadi pengurus partai politik,” ucap Herry kepada IDN Times.

Herry menekankan, tata kelola BUMN bisa diperbaiki dengan mencopot komisaris-komisaris yang memiliki latar belakang partai politik. Dia mengingatkan tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang melarang Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menjadi pengurus partai politik.

“Dan juga peraturan-peraturan lain memang menyebutkan bahwa komisaris tidak boleh dari pengurus partai politik, tapi sekarang dilegalkan. Artinya apa? Pemerintah, BP BUMN, Danantara itu menjadi bagian dari pelanggaran itu,” ucap Herry.

Setali tiga uang dengannya, Bhima berpandangan, transformasi BUMN sebenarnya masih berpeluang terwujud jika Prabowo memulai dari penataan ulang sosok-sosok yang mengisi kursi komisaris BUMN.

“Mungkin yang bisa dilakukan sekarang itu adalah mengganti pengawas-pengawasnya dengan pengawas yang profesional, komisaris-komisaris tadi. Itu menurut saya gesture politik yang penting ya untuk menunjukkan memang ini mengarahnya profesional,” ucap Bhima.