Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, alasan di balik keputusan pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan hasil pertimbangan matang dari sisi sosial maupun ekonomi, terutama di tengah tekanan global yang mendorong kenaikan harga energi.
Ia menjelaskan, opsi menaikkan harga BBM selalu menjadi perdebatan klasik dalam kebijakan ekonomi. Di satu sisi, kenaikan harga BBM dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk belanja.
Namun di sisi lain, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Ketika BBM naik, beban hidup rakyat langsung meningkat. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil,” ujar Purbaya dalam Bincang Bareng Media, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Persoalan utamanya bukan hanya soal siapa yang memegang uang, tetapi siapa yang lebih efisien dalam membelanjakannya. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung lebih tepat sasaran karena membelanjakan sesuai kebutuhan.
Sebaliknya, ketika dana terkonsentrasi di pemerintah, belum tentu alokasinya seefisien pengeluaran masyarakat.
"Ada risiko distribusi yang tidak optimal, sehingga efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berkurang," tegasnya.
Ia menegaskan, keputusan terkait BBM bukan semata hitung-hitungan fiskal, melainkan juga mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Kebijakan ini pun telah dibahas dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).