Menkeu Purbaya Pastikan Redenominasi Belum Berlaku Tahun Depan

Purbaya pun menepis anggapan soal rencana pemerintah yang akan segera menerapkan redenominasi pada tahun depan. Ia menegaskan Kementerian Keuangan tidak berada pada posisi pengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.

“Enggak, enggak tahun depan. Saya enggak tahu, itu bukan kewenangan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi,” ujarnya.

Purbaya juga meminta agar pernyataannya tidak disalahartikan sebagai sinyal pemerintah akan segera melaksanakan redenominasi.

“Jadi jangan saya yang disalahkan. Saya disalahkan terus,” ucapnya sambil berkelakar.

Rencana redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan setelah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan usulan baru. Dalam penjelasan disebutkan, RUU tersebut merupakan RUU lanjutan (carry-over) dari periode sebelumnya. Kementerian Keuangan menargetkan penyelesaian RUU Redenominasi pada 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU lanjutan yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” bunyi PMK tersebut.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029, RUU Redenominasi diajukan dengan beberapa pertimbangan urgensi. Kebijakan penyederhanaan mata uang itu dipandang perlu untuk mencapai efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Selain itu, regulasi tersebut bertujuan menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Pemerintah juga memandang langkah tersebut diperlukan untuk menjaga nilai rupiah yang stabil, sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Pada akhirnya, redenominasi diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas rupiah.