Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Diperluas ke Pekerja Swasta
- KSP Moeldoko mengatakan Tapera adalah program tabungan perumahan untuk ASN, pekerja mandiri, dan swasta. Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 9,9 juta masyarakat. Pemerintah akan menanggung 0,5 persen kontribusi untuk ASN dan melibatkan pemberi kerja untuk pekerja swasta dalam skema tabungan perumahan.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah perpanjangan dari program Bapertarum, yang sebelumnya hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN).
Kini, program tersebut diperluas untuk mencakup pekerja mandiri dan swasta. Perluasan dilakukan sebagai respons terhadap masalah backlog perumahan yang dihadapi pemerintah, di mana sekitar 9,9 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS, bukan ngarang,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).
1. Pemerintah akui kenaikan gaji dan harga rumah tak seimbang
Pemerintah, kata Moeldoko, menyadari ketidakseimbangan antara kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan. Karena itu, diperlukan upaya keras agar masyarakat tetap bisa menabung untuk membangun rumah meskipun terjadi inflasi.
“Pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu gak seimbang. Untuk itu, maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa, walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya,” jelasnya.
2. Pemerintah cetuskan Tapera untuk mengatasi backlog perumahan
Salah satu cara yang diterapkan untuk membantu masyarakat memiliki rumah, kata Moeldoko, adalah melalui skema yang melibatkan pemberi kerja. Untuk ASN, pemerintah akan menanggung 0,5 persen kontribusi.
“Berikutnya yang 0,5 persen untuk pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya,” sebut dia.
Pemerintah, kata Moeldoko, berharap dengan skema semacam itu dapat membantu masyarakat dalam memiliki tabungan yang cukup untuk membeli maupun membangun rumah.
3. Masyarakat diminta tak perlu khawatir karena masih ada waktu
Moeldoko berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, dan mencari cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.
Sejalan dengan itu, pemerintah akan meningkatkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pelaku usaha ke depannya. Dengan waktu yang masih tersedia hingga 2027, Moeldoko menekankan masih ada kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada pemerintah.
“Kita masih ada waktu sampai dengan 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Gak usah khawatir ya,” imbuh Moeldoko.
