Nelayan Bisa Menganggur Kalau RI Mengalah soal ZEE dari Vietnam

23 Okt 2022, 13:04 WIB

Ilustrasi nelayan menangkap ikan. (IDN Times/Dhana Kencana)

Jakarta, IDN Times - Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengkhawatirkan kejelasan hidup para nelayan jika pemerintah mengalah dalam perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam.

Sekretaris Jenderal SNI, Budi Laksana, menilai pemerintah saat ini seperti tidak berdaya untuk mengambil sikap dan keputusan dalam perundingan penetapan batas ZEE dengan Vietnam.

"Jika Indonesia mengalah dan kalah dalam perundingan Indonesia dan Vietnam maka nelayan akan kehilangan pekerjaannya. Jika merujuk pada 2021, nelayan Vietnam sudah menjajah laut Indonesia dengan melakukan pencurian ikan, menggunakan 39 perahu yang ditangkap terutama di Laut Natuna Utara. Kemungkinan, ini masih banyak kapal-kapal Vietnam berkeliaran," ucap Budi dalam pernyataan resmi yang diterima IDN Times, Minggu (23/10/2022).

1. SNI tolak pemberian konsesi kepada Vietnam

Ilustrasi nelayan melaut. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

SNI, lanjut Budi, juga dengan tegas menolak sikap pemerintah memberikan konsesi kepada Vietnam. Konsesi ZEE untuk Vietnam diyakini hanya akan mempersulit hidup nelayan Indonesia.

"Belum jika konsesi itu diberikan kepada negara Vietnam maka nelayan akan menyempit wilayah tangkapnya. Nelayan Indonesia sebagai penyumbang protein bagi jutaan masyarakat akan menjadi hilang kepercayaannya jika sampai konsesi ZEE diberikan kepada Vietnam," beber Budi.

2. Nelayan minta pemerintah mendengar aspirasi rakyat

Ilustrasi kapal-kapal nelayan. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Sebagai informasi, perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam pertama kali dimulai pada 21 Mei 2010. Adapun perundingan ke-15, yang paling terakhir, digelar di Vietnam pada 26-27 Desember 2021 lalu.

Adapun untuk Pertemuan Teknis ke-16 penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam direncanakan akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada paruh kedua Oktober 2022.

"SNI menyerukan dan menyatakan menolak konsesi ZEE Indonesia untuk Vietnam. Lindungi dan penuhi wilayah tangkap nelayan di ZEE Indonesia. Libatkan nelayan Indonesia sebagai terdepan dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Budi.

3. DPR ingatkan pemerintah untuk bersikap transparan

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

Sebelumnya, pada September lalu, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengingatkan pemerintah untuk bersikap transparan dalam perundingan. Sebab, ini merupakan isu yang sensitif karena menyangkut kedaulatan negara.

Pernyataan itu disampaikan usai Indonesia-Vietnam merampungkan perundingan ke-14 yang digelar pada 14-16 Juli 2022. Setelah perundingan itu, beredar kabar Indonesia memberikan konsesi besar untuk Vietnam.

"Tahu-tahu, ada kabar Indonesia akan berikan konsesi buat Vietnam dan garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang diklaim unilateral kedua negara. Secara sepintas ini pastinya kerugian bagi kita," kata Sukamta.

"Tentu kita tidak ingin kejadian lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali," lanjut politikus dari fraksi Partai Keadilan Sejahterai (PKS) itu.

Sukamta juga menilai klaim Indonesia atas batas wilayahnya sudah benar, karena menggunakan metode penarikan garis pangkal lurus yang sesuai dengan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982. Dengan demikian, posisi proposal yang dimajukan Indonesia sudah kuat secara hukum.

"Saya berharap pemerintah jangan berikan konsensi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia," ujarnya.