Nelayan soal Perundingan ZEE RI-Vietnam: Hidup Kami yang Dipertaruhkan
Jakarta, IDN Times - Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana, mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan kepentingan rakyat dalam perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia dengan Vietnam.
Jika pemerintah benar-benar memberikan konsesi atau menyetujui garis batas yang diajukan oleh Vietnam, maka perekonomian nasional akan benar-benar terdampak, khususnya para nelayan yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari berlaut.
"Yang terkena imbasnya adalah nasib para nelayan,” kata Budi dalam keterangan yang diterima IDN Times, Senin (17/10/2022).
1. Hidup nelayan bisa semakin sulit
Menurut Budi, pemberian konsesi kepada Vietnam akan membuat para nelayan kehilangan area untuk menangkap ikan, yang berarti pendapatan hariannya akan menurun.
“Hak berdaulat kita dirugikan, daerah penangkapan ikan diperkecil, sehingga sumber daya perikanan dikurangi, kehidupan nelayan kita akan lebih sulit,” tutur Budi.
Dalam kondisi seperti ini, ia menilai tak berlebihan jika puluhan nelayan menyampaikan penolakan dengan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Para nelayan selalu mendesak pemerintah untuk tidak memberikan konsesi besar kepada Vietnam dalam perundingan penatapan batas ZEE tersebut.
2. Nelayan minta supaya pemerintah mendengar aspirasi rakyat
Sebagai informasi, perundingan penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam pertama kali dimulai pada 21 Mei 2010. Adapun perundingan ke-15, yang paling terakhir, digelar di Vietnam pada 26-27 Desember.
Setengah bulan berselang usai Perundingan ke-15, para nelayan kemudian menggelar aksi di Jakarta. Mereka membawa spanduk dan papan-papan bertuliskan “Lindungi Nelayan”, “Peduli Nelayan”, “Jaga ZEE dan Tolak Konsesi kepada Vietnam”.
"Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi para nelayan dan menjaga kepentingan nelayan. Wilayah laut itu sangat penting bagi nelayan kami," kata Bambang Susanto salah satu perwakilan nelayan.
"Apabila konsesi ini menjadi kesepakatan, akan ada banyak nelayan yang terdampak. Hal ini dikarenakan wilayah di mana nelayan dapat memancing akan berkurang secara signifikan dan secara efektif akan mengurangi pendapatan mereka juga," sambungnya.
3. DPR ingatkan pemerintah untuk bersikap transparan
Pada Sepetember lalu, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mengingatkan pemerintah untuk bersikap transparan dalam perundingan. Sebab, ini merupakan isu yang sensitif karena menyangkut kedaulatan negara.
Pernyataan itu disampaikan usai Indonesia-Vietnam merampungkan perundingan ke-14 yang digelar pada 14-16 Juli. Setelah perundingan itu, beredar kabar bahwa Indonesia memberikan konsesi besar untuk Vietnam.
"Tahu-tahu ada kabar Indonesia akan berikan konsesi buat Vietnam dan garis batas proposal Indonesia turun ke selatan hampir 65 persen dari total area yang diklaim unilateral kedua negara. Secara sepintas ini pastinya kerugian bagi kita," kata Sukamta.
"Tentu kita tidak ingin kejadian lepasnya Sipadan-Ligitan terulang kembali," tambah politikus dari fraksi Partai Keadilan Sejahterai (PKS) itu.
Sukamta juga menilai bahwa klaim Indonesia atas batas wilayahnya sudah benar, karena menggunakan metode penarikan garis pangkal lurus yang sesuai dengan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982. Dengan demikian, posisi proposal yang dimajukan Indonesia sudah kuat secara hukum.
"Saya berharap pemerintah jangan berikan konsensi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia,” harapnya.
